FPKS Tolak Paripurna Putuskan Soal Kenaikan Harga BBM

Jakarta - Konstelasi di DPR terkait sidang paripurna mengenai kenaikan harga BBM berubah. Fraksi PKS yang tetap menolak kenaikan harga BBM memastikan akan memilih bahwa paripurna tidak perlu membuat keputusan soal BBM dalam voting nanti.Kepastian sikap FPKS ini disampaikan Sekretaris FPKS Mahfudz Sidik kepada wartawan di gedung DPR, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (16/3/2005). Menurut Mahfudz, FPKS memutuskan agar masalah BBM ini dibahas kembali di Komisi VII, XI, dan Panitia Anggaran. "Kami memilih ini agar bisa dihasilkan solusi yang konstruktif, bukan voting setuju atau tidak setuju yang hanya memberikan efek popularitas semata," kaya Mahfudz. Sebab, kata dia, kalau sekadar sekadar menerima atau menolak kenaikan harga BBM, maka itu berarti akan makin membiarkan rakyat menderita. "Dan kita akan mendesak sesegera mungkin masalah ini diselesaikan," ungkapnya. Pilihan FPKS ini tentu membuat peta antara pihak yang meminta paripurna DPR memutuskan sikap soal BBM dengan pihak yang menginginkan agar BBM dibahas di alat kelengkapan dewan akan berubah. Dengan sikap FPKS ini, maka kubu yang menginginkan paripurna DPR bersikap soal BBM makin lemah. Apalagi, Ketua FPBR Bursah Zarnubi juga sudah memastikan akan memilih seperti pilihan FPKS. "Itu memang sikap kami dari awal," kata Bursah. Dengan demikian, kubu yang menginginkan agar masalah BBM dibahas di alat kelengkapan (menolak paripurna DPR bersikap) terdiri dari FPG, FPD, FBPD, FPKS, FPPP dan FPBR. Sedangkan FPDIP, FKB dan FPDS sudah tegas akan meminta sidang paripurna DPR bersikap soal BBM. Sedangkan FPAN masih belum menentukan sikapnya. (asy/)