'Serangan Balasan' Fadli Zon ke Akom

Jakarta - Sesama pimpinan DPR bergejolak keras belakangan ini. Dua orang pimpinan yakni Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon terlibat saling serang.

Sebelumnya, Akom menyinggung ada kekeliruan yang dilakukan ibu-ibu Persatuan Istri Anggota (PIA) DPR dalam wisatanya ke Jepang. Ada istri Fadli Zon dan istri Setya Novanto dalam kunjungan itu. Akom menyebut istri-istri anggota DPR yang mengatasnamakan PIA DPR itu melakukan kesalahan karena berfoto menggunakan spanduk PIA DPR dalam rangkaian liburan tersebut.

"Kekeliruan mereka genit-genitan itu, foto di depan sakura bawa spanduk," sindir Akom, Selasa (5/4) lalu.

Hal ini memulai suhu panas Akom dan Fadli Zon. Saat itu Fadli Zon langsung meminta Akom mengontrol ucapannya.

"Pak Akom salah di situ. Pernyataan itu salah, harus dikoreksi. Itu memang kegiatan dari PIA kok. Saya kira sah-sah saja. Selama tidak menggunakan fasilitas dan anggaran dari mana-mana. Itu istri anggota dari hampir semua partai ada di situ, dan semua fraksi," kata Fadli, usai rapat paripurna pembukaan masa sidang di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2016).

Dan sekarang giliran Fadli Zon yang mengoreksi kesalahan Akom. Sebagai Ketua DPR, Ade Komarudin hari Senin kemarin memimpin rapat pengganti Badan Musyawarah (Bamus) yang memutuskan melanjutkan pembahasan RUU Tax Amnesty. Tetapi, rapat itu dan hasilnya dianggap tidak sah oleh Fadli Zon.

Pekan lalu, pimpinan DPR dan fraksi-fraksi sudah mengadakan rapat Bamus yang memutuskan perlu ada rapat konsultasi dengan presiden sebelum melanjutkan pembahasan RUU Tax Amnesty. Tetapi, rapat pada Senin (11/4) yang dipimpin Ade Komarudin (Akom) menyebut RUU Tax Amnesty bisa dilanjutkan.

"Kemarin itu rapat secara mendadak, saya sebagai pimpinan DPR saja tidak terima undangan. Begitu juga pimpinan DPR lain, jadi hanya dipimpin ketua DPR sendiri," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/4/2016).

Dengan demikian, rapat yang dipimpin Akom itu dianggap tidak sah. Itu karena rapat seharusnya dihadiri minimal dua orang pimpinan DPR. "Rapat pengganti Bamus kemarin tidak sah karena hanya dihadiri 1 pimpinan DPR.  Ada kesan mengakali hasil bamus sebelumnya. Rapat yang kemarin sangat aneh," ujar Waketum Gerindra ini.

Menurut Fadli, hasil rapat Bamus kemarin yang menugaskan pembahasan RUU Tax Amnesty ke Komisi XI harus dibatalkan. Dia berkukuh bahwa tetap dibutuhkan rapat konsultasi dengan presiden.

"Harus rapat konsultasi dulu dengan presiden dulu. Itu (rapat kemarin) akal-akalan saja," ucap Fadli.

"Saya ikut mempersoalkan kenapa (Akom) sendirian pimpin bamus. Kesannya itu seperti diam-diam. Saya kira tidak bisa pimpin DPR seperti itu," tambahnya.

Lalu apakah ujung ketegangan di kursi pimpinan DPR ini? (van/nrl)