"Politik Happy" itulah jawabannya. Dengan konsep politik happy, Kang Yoto sukses membangun Bojonegoro dan menyelesaikan persoalan di masyarakat tanpa konfrontasi dan kekerasan.
"Pemerintahan harus hadir sebagai pelindung, pengemban amanat rakyat dan melayani, mencerahkan serta memberdayakan," kata Kang Yoto kepada wartawan, Senin (11/4/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Inilah fungsi melayani dan mendengarkan apa yang disampaikan rakyat. Sama halnya ketika legislatif tak mendukung sebuah kebijakan karena belum nyambung hati antara pemerintah dan legislatif. Untuk menyambungkan ini memerlukan media yakni media saling memahami dan menerima dengan bahagia," kata Kang Yoto.
Konsep ini juga diwujudkan Kang Yoto untuk membangun desa-desa di Bojonegoro. Kang Yoto punya 8 pilar membangun desa yang didasari dengan politik happy.
"Pertama sebagai pemimpin tidak boleh takut dengan masalah namun masalah harus dicari jalan keluarnya. Kedua percaya dengan kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Ketiga adalah memahami masalah di masing-masing desa kemudian menentukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Keempat adalah mendahulukan semangat memberi jangan meminta. Dengan memberi inilah kita mampu berbuat banyak untuk masyarakat, namun jika hanya meminta kita tak akan merasa puas. Sinergi ini harus seimbang dan diutamakan semanga memberi untuk kemajuan desa," kata Kang Yoto memaparkan beberapa pilar membangun desa.
Kang Yoto kemudian mencontohkan bagaimana masyarakat Bojonegoro yang sering melontarkan protes keras bahkan umpatan yang diterimanya baik secara langsung maupun via pesan singkat. Bagi Kang Yoto karena belum tau saja dan informasi yang setengah membuat mereka bereaksi keras, namun setelah dijelaskan akhirnya bisa memahami.
"Bahkan pernah suatu ketika ada yang melayangkan protes keras dan ketika ditemui orang tersebut menyatakan bahwa dirinya tengah ada masalah dengan keluarga sehingga tak tahu harus apa namun dengan protes ini dirinya menjadi lega," kata Kang Yoto,
"Seorang pimpinan tak hanya menyelesaikan masalah birokrasi dan pembangunan, akan tetapi juga menjadi pelampiasan atas masalah pribadi warga. Namun dengan konsep menerima dengan bahagia semua itu menjadi hal positif untuk membangun Bojonegoro," pungkas Kang Yoto.
Dan politik happy yang diterapkan Kang Yoto mulai menuai hasil. Bojonegoro menjadi proyek percontohan reformasi birokrasi tingkat nasional dan baru saja Kabupaten Bojonegoro mengukir prestasi di kancah internasional. Bojonegoro yang dipimpin Bupati Suyoto terpilih sebagai satu-satunya wakil Indonesia dalam Pilot Project Open Government.
Open Government Pilot Project adalah program dari Gerakan Open Government yang bertujuan untuk mempromosikan dan memperkuat pengelolaan birokrasi tingkat kota/kabupaten yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan responsif.
Jadi, kota/kabupaten yang terpilih dalam program ini adalah kota/kabupaten yang sudah menjalankan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan responsif. Selain Bojonegoro, kota-kota dunia lain yang terpilih di antaranya Seoul, Paris, Madrid, Buenos Aires, dan Sao Paulo. Jumlah total yang terpilih adalah 15 kota/kabupaten.
Menjelang Pilgub DKI tahun 2017, banyak pihak mendorong kepala daerah yang berhasil membangun daerah untuk maju. Bahkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berharap kepala daerah yang sukses ikut meramaikan Pilgub DKI supaya warga Ibu Kota punya banyak pilihan calon kepala daerah.
Ada beberapa kepala daerah yang dinilai berhasil memimpin daerahnya antara lain Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo, Bupati Bojonegoro Suyoto, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Wali Kota Pangkal Pinang Irwansyah, dan Wali Kota Malang Moh Anton. Siapakah di antara mereka akan jadi cagub DKI terbaik? (van/nrl)











































