Menkum HAM: Rutan Overkapasitas, Biaya Makan Napi Rp 1 T per Bulan

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan kapasitas rumah tahanan (rutan) di Indonesia sudah overkapasitas. Menkum HAM menyampaikan permintaan tambahan anggaran ke DPR.

"Persoalan overkapasitas bisa menimbulkan ledakan yang besar, tempatnya sudah sesak, tidak manusiawi. Rutan Medan 3.500 lebih dari kapasitas 1.000 orang dengan 17 petugas per shift," ujar Yasonna dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/4/2016).

Yasonna memaparkan dengan kondisi rutan atau lapas yang melebihi muatan tersebut, rawan memicu gesekan atau kerusuhan. Yasonna mencontohkan jumlah sipir yang ada juga tidak ideal.

"Untuk penambahan kapasitas 1.000 orang, dibutuhkan Rp 150 M. Untuk 1.000 orang ini diperlukan dalam bentuk pengamanannya idealnya pengamanannya 4 shift dibutuhkan 200 orang per shift," jelasnya.

Selain permasalahan lahan, anggaran yang dikeluarkan oleh Kemenkum HAM untuk mengurus napi juga besar. Dia memaparkan biaya untuk memberi makan napi per bulan saja mencapai Rp 1 triliun.

"Tahun lalu dananya kita itu Rp 750 M, kekurangannya Rp 250 M, dengan asumsi dia tetap pada angka 17 ribuan. Sekarang bertambah lagi 23 ribu orang. Ini kan harus diberi makan juga," terang Yasonna.

"Kita ambil range 17 ribu kita ambil titik tengahnya 15.500, kita membelanjakan makan aja Rp 1 T lebih, kita kekurangannya Rp 300 M hanya untuk makan," katanya.

Yasonna pun menekankan pentingnya untuk mengatasi overkapasitas ini, apalagi saat ini petugas keamanan sedang gencar melakukan penangkapan. Menkum HAM berharap persoalan ini bisa selesai dalam 1-2 tahun ke depan.

"Kalau gerakan-gerakan penangkapan ini bertambah, kalau trendnya seperti Januari-April 1.800 orang/bulan maka kita bisa hitung posisinya seperti apa," imbuhnya.

Menkum HAM mengaku sudah membicarakan persoalan ini dengan Presiden. Persoalan tenaga kerja pihaknya juga sudah menyampaikan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

"Melihat persoalannya, memang sudah berbicara dengan Presiden pembahasan amandemen perubahan disepakati Rp 1,6 triliun untuk menangani over kapasitas. Penambahan  atas dukungan bapak-ibu semua bertahap 1-2 tahun ke depan. Kita minta kepada KemenPAN 19 ribu, tapi masih disepakati 11 ribu orang sementara (kekurangan tenaga) kita menangani dengan outsourcing," katanya.

Raker ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman. Dihadiri oleh 25 anggota dari delapan fraksi. (ams/tor)