Menkum HAM: Kalau Cinta PPP, Islah Merupakan Jalan Terbaik

Jakarta - Muktamar VIII PPP yang memilih Romahurmuziy (Romi) sebagai ketum terpilih masih menyisakan benih konflik. Menkum HAM Yasonna Laoly mendorong agar PPP islah sepenuhnya.

"Udahlah, tinggalkan perbedaan masa lalu, mari gabung. Saya mendapat informasi juga Pak Romi sangat terbuka kepada teman-teman dari kubu Jakarta," kata Laoly kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2016). Yasonna ke DPR untuk mengikuti rapat kerja dengan Komisi III.

Laoly meminta PPP menghindari perpecahan setelah menggelar muktamar. Apalagi, dia mendapat informasi Suryadharma Ali (SDA) mendukung pelaksanaan Muktamar VIII.

"Kalau PPP mau kuat, besar, apalagi menghadapi agenda-agenda politik ke depan, ada yang besar Pilkada serentak gelombang II, tahapan-tahapan Pemilu juga mulai bergulir, maka saya kira mulai sekarang konsolidasi partai harus segera diwujudkan," ujarnya.

"Saya kira kalau teman-teman mencintai PPP agar menjadi besar, salah satunya adalah dengan islah. Ini sudah diwujudkan. Mbah Moen sebagai senior, sesepuh partai yang sudah berada di partai ini dan para senior lain sudah melihat memang tidak ada jalan lain selain islah yang kemarin melalui muktamar islah," imbuh Laoly.



Soal protes kubu Djan ke Menkum HAM yang tak kunjung mengeluarkan SK kepengurusan untuk DPP PPP hasil Muktamar Jakarta, Laoly punya jawaban. Dia mengatakan sudah meminta syarat-syarat kepada kubu Djan, agar SK bisa keluar. Namun, menurut Laoly, syarat-syarat itu tak kunjung dipenuhi.

"Bukan saya tidak memfollow up keputusan Mahkamah Agung (yang memenangkan kubu Djan -red), saya sudah follow up. Tapi ada beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi menurut persyaratan Kemenkum HAM. Kan begitu," ulasnya. (ams/tor)