6 Fraksi DPR yang Menolak Harga BBM Naik Terpecah

Jakarta - Sikap 6 fraksi yang menolak kenaikan harga BBM terpecah. Tiga fraksi bersikukuh menolak, sedangkan 3 lainnya melembek. Kans DPR untuk bersikap menolak jadi tipis. Jadi, dari 10 fraksi yang ada di DPR, tinggal 3 fraksi yang tetap bersikukuh mendesak DPR untuk bersikap terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Mereka adalah FPDIP, FKB, dan FPDS. Ketiga fraksi ini memang dalam pandangan fraksi dalam paripurna semalam sudah menyatakan menolak.Tiga fraksi lainnya sebenarnya semalam juga menyatakan menolak. Namun hari ini mereka mengubah sikap. Mereka lebih menyetujui agar kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM itu dibahas lebih lanjut dalam Komisi VII, XI, dan Panitia Anggaran. Mereka adalah FPBR, FPKS, dan FPAN.Sikap ketiga fraksi tersebut makin diperkuat dengan 4 fraksi lainnya yakni FPD, FBPD, FPG, dan FPPP. Semalam dalam pandangan fraksi di paripurna, FPD dan FBPD memang sudah menyatakan menerima, sedangkan FPG dan FPPP bersikap mengambang dan tidak jelas.Demikianlah yang berkembang dari rapat konsultasi antara pimpinan DPR, pimpinan fraksi, Komisi VII, XI, dan Panitia Anggaran di Gedung DPR/MPR jalan Gatot Soebroto Jakarta Pusat, Rabu (16/3/2005).Utusan perwakilan dari FKB Choirul Sholeh Rasyid kepada wartawan mengaku pesimis paripurna nanti siang pukul 14.00 WIB akan bisa menghasilkan sikap DPR."Kami memang pesimis untuk menang karena hanya 3 fraksi yang tetap meminta DPR membuat keputusan. Sedangkan yang lainnya mengambang. Akhirnya kita hanya ingin menunjukkan siapa yang benar-benar membela rakyat," tukasnya.Utusan FPG Idrus Marham kepada wartawan mengakui adanya perubahan konstalasi tersebut. "Ya, sekarang tinggal pendekatan-pendekatan saja," ujarnya sambil tersenyum.Diuraikan dia, FPG melihat kenaikan BBM merupakan kewenangan pemerintah. Jadi kalau ada fraksi yang mencoba menarik masalah BBM menjadi wewenang legislatif, itu merupakan sesuatu yang mengganggu proses demokrasi."Kalau semua kebijakan pemerintah harus selalu mendapat persetujuan DPR, maka yang terjadi adalah stagnasi pemerintah yang tidak bisa berbuat apa-apa," kata Idrus beralasan.Hingga pukul 12.40 WIB, rapat konsultasi yang dipimpin Ketua DPR Agung Laksono masih berlangsung dan tertutup untuk kegiatan peliputan pers. Usai rapat konsultasi, paripurna lanjutan dijadwalkan akan digelar pukul 14.00 WIB. (sss/)