FPPP Bantah Melemah dan Tetap Tolak Harga BBM Naik

Jakarta - FPPP DPR RI membantah sikapnya melemah dan menegaskan akan tetap menolak kenaikan harga BBM dalam pembahasan APBN Perubahan 2005 dengan pemerintah.Hal itu disampaikan Ketua FPPP DPR RI Endin J Soefihara sebelum mengikuti rapat konsultasi antara pimpinan DPR, pimpinan fraksi, Komisi VII, XI, dan Panitia Anggaran di Gedung DPR/MPR jalan Gatot Soebroto Jakarta Pusat, Rabu (16/3/2005)."FPPP tetap menolak kenaikan harga BBM. Tapi menurut kami, kewenangan untuk menolak maupun menerima adalah saat membicarakan APBN Perubahan 2005. Kita akan menggunakan pembahasan tersebut sebagai wadah menolak kenaikan harga BBM, bisa dengan tidak menyetujui kompensasi atau menolak kebijakannya," ujarnya.Endin juga membantah FPPP melemah dalam menolak kebijakan pemerintah menaikan harga BBM. FPPP hanya mempermasalahkan domain kewenangan dan ingin meluruskan konstitusi."Kewenangan menaikkan harga BBM adalah kewenangan pemerintah menurut alur sejarah politik. Maka DPR tidak perlu menolak atau menerima kebijakan tersebut dalam paripurna. Wewenang DPR ada pada pembahasan anggaran. Jadi kewenangan menolak atau menerima saat membicarakan APBN Perubahan," kilahnya.Saat disinggung soal pertemuan Ketua Umum PPP Hamzah Haz dengan Presiden SBY pada Jumat lalu 11 Maret 2005, dia membantah hal tersebut berhubungan dengan sikap FPPP terhadap kenaikan harga BBM."Pak Hamzah memang bertemu Pak SBY Jumat lalu, namun saya kira tidak ada pembicaraan tentang BBM. Pak Hamzah menyerahkan semuanya kepada fraksi dan tidak ada instruksi dari DPP sama sekali. Kita diberi kebebasan, tapi yang bertanggung jawab," urai Endin. (sss/)