Peserta Protes Ketum Dipilih Aklamasi, Sidang Muktamar PPP Diskors

Jakarta - Pembahasan tata tertib pemilihan ketua umum di Muktamar PPP berlangsung ramai lantaran banyak peserta yang protes atas upaya agar ketua umum dipilih aklamasi. Mereka menuntut agar ketua umum dipilih voting, tidak aklamasi.

"Dalam draf itu pemilihan ketua umum/ketua formatur dan anggota formatur dilakukan secara musyawarah mufakat (aklamasi -red). Ayat ini ada yang setuju, tapi ada calon dan peserta yang meminta tidak seperti itu, tapi pemilihan ketua umum dan anggota formatur dilakukan secara voting," papar Hasrul Azwar, Sabtu (9/4/2016).

Hasrul menjadi pimpinan sidang Muktamar VIII PPP dalam pembahasan tata tertib pemilihan. Di kepengurusan Muktamar Bandung yang jadi penyelenggara, Hasrul adalah Wakil Ketua Umum PPP.

"Saya kan selaku pimpinan sidang sulit mengambil keputusan. Maka karena masih ngototnya kedua pendapat ini, masing-masing dari kedua belah pihak, maka sidang saya skors," lanjutnya.
 
Hasrul menjelaskan, ketentuan yang disiapkan agar pemilihan dilakukan aklamasi adalah merujuk pendapat hukum Mahkamah Partai. Isinya agar setiap keputusan di Muktamar PPP ini dilakukan dengan musyawarah mufakat.

"Muktamar ini kan lain dari yang lain. Muktamar yang penuh dengan diawali konflik. Jadi jangan lagi ada konflik yang terwujud dalam bentuk voting-votingan," ujarnya.

Suasana di luar arena Muktamar PPP di Pondok Gede, Sabtu (9/4/2016). Foto: M Iqbal/detikcom

Lantaran ada protes dari peserta tersebut, maka pembahasan tata tertib itu diskors. Pukul 15.00 WIB pembahasan kembali berlanjut, namun tetap masih berlangsung tertutup dari media.

Protes aklamasi itu terkait dengan banyaknya calon ketua umum di PPP, termasuk yang berasal dari kubu Djan Faridz. Caketum PPP itu ada Epyardi Asda, Romahurmuziy, Lukman Hakim Saefuddin, Ahmad Muqowam, Mardiono, Fernita Darwis, Reni Marlinawati, dan Ermalena.
    

(bal/fdn)