Kapolri: Pemerintah Tak Mengurusi Permintaan Tebusan Kelompok Abu Sayyaf

Jakarta - Upaya pembebasan terhadap 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf terus dilakukan. Soal kabar permintaan uang tebusan, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan Pemerintah Indonesia tidak mengurusi hal itu.

"Kalau tebusan itu Pemerintah tak mengurusi itu, silakanlah dari pihak perusahaan, itu urusan mereka," kata Badrodin saat dihubungi detikcom, Sabtu (9/4/2016).

"Pemerintah tidak punya urusan dengan itu. Kita hanya mendesak pemerintah Filiphina untuk segera membebaskan," sambungnya.

Direktur PWNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal sebelumnya mengatakan 10 WNI tersebut saat ini dalam kondisi sehat.

"Yang jelas kita dapat informasi yang terverifikasi bahwa 10 WNI dalam keadaan baik dan sehat," kata  kepada detikcom, Jumat (8/4/2016) malam.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menegaskan sejauh ini masih terus dilakukan komunikasi diplomasi antar dua negara serta dengan pihak yang melakukan penyanderaan.

"Terus dilakukan komunikasi, diplomasi antar negara dan komunikasi dengan yang menyandera," tutur Jokowi usai menghadiri Muktamar PPP ke VIII di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (8/4/2016). (idh/tor)