Presiden Jokowi Hadiri Muktamar VIII PPP, Ini Tanggapan Kubu Djan

Jakarta - Presiden Joko Widodo membuka Muktamar VIII PPP pada Jumat (8/4) kemarin, yang diselenggarakan oleh kepengurusan PPP hasil Muktamar Bandung. Presiden Jokowi hadir karena meyakini muktamar itu sebagai muktamar islah.

Namun, Muktamar itu tak dihadiri sepenuhnya oleh kubu Djan Faridz yang menang dalam sengketa kepengurusan di Mahkamah Agung. Hanya beberapa orang saja yang hadir. Djan Faridz dan Sekjen Dimyati Natakusumah tak hadir. Apa respons kubu Djan soal kehadiran Presiden Jokowi?

"Menurut saya Presiden menghormati undangan. Setiap kegiatan besar kan Presiden hadir, kegiatan buruh saja datang. Nggak ada masalah. Tapi semua ada prosesnya, mungkin Presiden juga melihat proses hukumya belum tuntas," ucap Dimyati saat dihubungi, Sabtu (9/4/2016).

Dimyati menyebut masih ada Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh Romahurmuziy atas putusan MA nomor 601 yang mengesahkan kepengurusan Djan Faridz. Hingga saat ini belum ada putusan MA atas PK tersebut.

Sementara soal alasan Presiden hadir di Muktamar karena meyakini sudah islah, Dimyati menampik islah yang dipahami itu dalam konteks masalah dualisme kepengurusan PPP sudah selesai. Tapi mengajak agar PPP islah.

"Mungkin Presiden pikir sudah islah betul, ya bagus, kalau saya jadi Presiden juga akan datang dan ingin menyampaikan ajakan untuk islah. Tidak perlu dipermasalahkan," ujar anggota DPR RI itu.

Dalam Muktamar PPP ke VIII yang digelar di Asrama Haji, Jakarta Timur ini, akan dilakukan pemilihan ketua umum PPP baru. Penyelenggaraan Muktamar ini berlandaskan SK Menkum HAM tentang perpanjangan kepengurusan PPP hasil Muktamar Bandung, yaitu Muktamar sebelum adanya dua Muktamar yang berujung konflik.

Hadir mendampingi Presiden Jokowi yakni Mendagri Tjahjo Kumolo, Seskab Pramono Anung, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin yang juga kader PPP, Ketua DPD Irman Gusman, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding dan lainnya. (bal/tor)