Paripurna DPR Diminta Ambil Keputusan Soal BBM

Jakarta - Paripurna DPR membahas tentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM berjalan alot. Rencananya, sidang paripurna akan dilanjutkan pukul 14.00 WIB hari ini. Paripurna DPR diminta untuk mengambil keputusan, menolak atau menerima kenaikan harga BBM. Ketua Fraksi PDIP Tajhjo Kumolo meminta paripurna DPR segera mengambil kesimpulan. "Tidak ada alasan bagi pimpinan DPR untuk tidak berani mengambil kesimpulan," kata Tjahjo di gedung DPR, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (16/3/2005). Menurut Tjahjo, pandangan fraksi-fraksi terkait kenaikan harga BBM sudah dilakukan. Rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pemerintah juga sudah dilaksanakan. Fraksi-fraksi yang menolak, menerima, atau bersikap mengambang terhadap kenaikan harga BBM sudah diketahui. "Kalau sudah begitu, sudah saatnya DPR mengambil kesimpulan, menerima atau menolak kenaikan harga BBM. Paripurna itu kan forum tertinggi. Seharusnya, pimpinan sidang merespons aspirasi anggota DPR," ungkap Tjahjo. Bila memang pimpinan sidang tidak berani menyimpulkan sidang, kata Tjahjo, maka pihaknya akan mencurigai ada kepentingan tertentu di balik itu. "Saya kira ini akan menyangkut citra DPR. Masak DPR tidak berani mengambil keputusan," ujarnya. Hal yang sama juga disampaikan Djoko Susilo dari Fraksi PAN. "Kita ingin paripurna DPR nanti mengambil keputusan. DPR harus tegas. DPR ini kan political institution. Kita bukan wakil pemerintah, tapi wakil rakyat," kata dia. Seperti diketahui, sidang paripurna yang membahas kenaikan harga BBM pada Selasa (15/3/2005) malam belum tuntas. DPR mengambil kesimpulan dan keputusan. Sementara pimpinan sidang dinilai sengaja mengulur-ulur waktu jalannya sidang. Sepuluh fraksi telah memberikan tanggapannya terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Fraksi PDIP (FPDIP), Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Fraksi PAN (FPAN), Fraksi PKS (FPKS), Fraksi PDS (FPDS), dan Fraksi PBR (FPBR) menolak kenaikan harga BBM. Fraksi PD dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD) menerimanya dan dua fraksi lainnya, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PPP bersikap tidak jelas. (asy/)