Mengapa Fraksi PPP Melembek?

Jakarta - Dari tanggapan fraksi-fraksi di DPR tentang kenaikan harga BBM, tampaknya sikap Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) perlu dipertanyakan. Sikapnya tiba-tiba melembek. Ada apa nih?Sepuluh fraksi di DPR sudah menyampaikan tanggapannya tentang kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menaikkan harga BBM dalam sidang paripurna DPR, Selasa (15/3/2005) malam. Namun, DPR belum memiliki sikap pasti apakah menerima atau menolak keputusan pemerintah yang dinilai banyak pihak memberatkan masyarakat itu. Rencananya, sidang paripurna DPR akan dilanjutkan pada Rabu (16/3/2005) pukul 14.00 WIB, setelah sebelumnya digelar lobi antar fraksi. Dalam sidang paripurna yang berakhir pada pukul 22.55 WIB, Selasa (15/3/2005), enam fraksi menolak kenaikan harga BBM, dua fraksi dapat menerima, dan dua fraksi lainnya memilih bersikap mengambang. Enam fraksi yang menolak dengan tegas kenaikan harga BBM adalah Fraksi PDIP (FPDIP), Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Fraksi PAN (FPAN), Fraksi PKS (FPKS), Fraksi PDS (FPDS), dan Fraksi PBR (FPBR). Dua fraksi yang menerima adalah Fraksi PD dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD). Sedangkan, dua fraksi yang tidak tegas adalah Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PPP. Sikap Fraksi Partai Golkar yang bersikap tidak tegas tidak terlalu mengejutkan, karena fraksi ini merupakan cerminan dari sikap Partai Golkar yang dipimpin M Jusuf Kalla. Sikap FBPD dan FPD yang bisa menerima sikap pemerintah juga tidak mengherankan, karena dua fraksi ini adalah cerminan partai-partai pemerintah. Sikap enam fraksi yang menolak kenaikan harga BBM juga tidak terlalu surprise, karena mereka telah berkoar-koar sebelumnya. Namun, sikap Fraksi PPP yang melembek dengan tidak bersikap tegas menolak atau menerima kebijakan kenaikan harga BBM ini diduga ada sesuatu yang janggal. Padahal, jauh-jauh hari sebelumnya, fraksi dari partai pimpinan Hamzah Haz ini secara tegas menolak kenaikan harga BBM. Sikap melembek FPPP sudah terlihat sejak rapat konsultasi antara pemerintah dengan DPR pada Senin (14/3/2005) malam. Di depan Persiden SBY, perwakilan FPPP yang hadir dalam rapat konsultasi itu tidak segalak sikap FPKS, FKB, dan FPDIP yang jelas-jelas menolak kenaikan harga BBM. Dan sikap melembek FPPP ini lebih jelas lagi saat menyampaikan tanggapannya terhadap kenaikan harga BBM dalam sidang paripurna. FPPP meminta masalah kenaikan harga BBM sebaiknya dibahas di komisi, bukan di paripurna. Mengapa FPPP melembek? Agak sulit juga mengorek informasi resmi dari para politisi teras PPP. Namun, isu yang beredar, sikap FPPP ini karena ada permintaan dari Ketua Umum PPP Hamzah Haz yang meminta FPPP bersikap lain. Sumber detikcom mengisahkan, permintaan Hamzah itu memang agak tiba-tiba. Diperkirakan Hamzah bersikap seperti itu, setelah bertemu dengan Presiden SBY pada Jumat (11/3/2005) lalu. Ingat, pertemuan SBY-Hamzah saat itu tidak diperbolehkan diliput wartawan. Padahal, wartawan tetap berada di Istana, meski saat itu hari libur nasional, hari Nyepi. Tidak dibolehkannya peliputan SBY-Hamzah ini memunculkan praduga-praduga, bahwa tentu ada pembicaraan serius antara kedua tokoh itu. Dan tampaknya, keduanya membahas tentang kenaikan harga BBM. Menurut sumber, bisa jadi saat itu SBY melobi Hamzah Haz agar FPPP yang memiliki kekuatan 58 kursi di DPR itu bisa memahami sikap pemerintah yang menaikkan harga BBM. Dan kemungkinan Hamzah menyambut baik lobi SBY itu. Lantas apa yang didapatkan Hamzah? Dalam urusan politik, win-win solution memang selalu diterapkan. Bila Hamzah mau menerima permintaan SBY, tentu Hamzah juga mendapatkan kompensasi. Apa kompensasinya? Sumber itu menjelaskan, saat ini Hamzah terusik dengan ulah politisi PPP yang kini menjadi menteri-menteri SBY. Setidaknya ada tiga menteri dari PPP yang menjadi pembantu Presiden SBY. Yaitu, Menteri Koperasi Suryadharma Ali, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, dan Menteri Negara BUMN Soegiharto. Posisi Hamzah sebagai orang nomor satu di PPP dicoba untuk dijungkalkan. Forum Silaturahmi Nasional (Silatnas) beberapa waktu lalu, setidaknya disupport oleh Bachtiar Chamsyah dan Suryadharma Ali. Hasil Silatnas, perlu dilakukan muktamar PPP dipercepat. Pengusikan terhadap Hamzah tidak sampai di situ. Hamzah kini juga menuai gugatan dari Ermalena, salah seorang pengurus Pimpinan Harian Pusat (PHP) PPP yang dipecat gara-gara tuduhan menghadiri silatnas. Jika gugatan ini berlanjut, Hamzah jelas bisa berurusan dengan polisi di usia senjanya itu. Nah, kompensasi untuk Hamzah Haz diduga terkait hal itu. Menurut sumber tersebut, sangat mungkin bila Hamzah meminta SBY untuk meminta para menteri dari PPP itu untuk tidak terlalu keras mengusik posisi Hamzah Haz itu. "Termasuk bisa jadi, SBY akan meminta Suryadharma Ali atau Bachtiar Chamsyah melobi Ermalena agar tidak melanjutkan gugatan itu," kata sumber itu. Benarkah seperti itu? Memang belum tentu benar. Namanya juga isu, bisa benar bisa salah. Sayangnya, sampai sekarang, belum ada politisi teras PPP yang bisa diminta tanggapan soal ini. Para politisi FPPP sampai saat ini masih rapat tertutup untuk mempersiapkan skenario dalam rapat paripurna yang dimulai pukul 14.00 WIB nanti. (asy/)