Heboh Surat Kolega Minta Fasilitas, Menpan Yuddy Mengaku Reputasinya Tak Terpengaruh

Ray Jordan - detikNews
Kamis, 07 Apr 2016 17:19 WIB
Foto: Ilustrasi oleh Mindra Purnomo
Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengaku tak terganggu dengan masalah surat atas namanya yang meminta fasilitas dari Kementerian Luar Negeri untuk Wahyu Dewanto, sesama politisi Hanura, yang berlibur di Australia. Menurutnya, hal itu merupakan kesalahpahaman.

"Biasa saja," kata Yuddy saat ditemui usai Sidang Paripurna Kabinet di Gedung Kementerian Kesekretariatan Negara, Jakarta Pusat, Kamis (7/4/2016).

Bahkan Yuddy mengatakan, masalah itu tidak berpengaruh besar terhadap reputasi namanya.  

"Ah, enggak juga (jelek). Biasa saja. Namanya orang kan bisa aja keliru kan," katanya.

Yuddy juga telah mengatakan surat tersebut dibikin oleh stafnya bernama Reza Pahlevi. Dia juga mengatakan tidak akan membawa kasus itu ke ranah hukum.

Lalu, apakah staf tersebut akan diberi sanksi atau dipecat?

"Reza bukan PNS. Dia masih (bekerja)," jawab Yuddy.

Baca juga: Pengakuan Sekretaris MenPANRB yang Teken Surat Fasilitasi Politisi Hanura

Seperti diberitakan, surat berkop Kementerian PAN RB itu diteken oleh Sekretaris KemenPANRB Dwi Wahyu Atmaji yang dikonsepkan oleh sekretarisnya. "Mestinya surat itu rada keliru, kata-kata permintaan akomodasi mestinya tidak ada karena pak Wahyu sudah mengatur sendiri termasuk akomodasi," aku Dwi. Namun Dwi langsung menandatangani saja surat itu. Keputusannya menandatangani surat itu kini disesalkan Dwi. Dan Dwi mengakuinya karena dia kurang cermat karena kesibukan dan tugas yang mendesak saat itu.

Baca juga:  Wahyu Dewanto: Saya di Australia Tak Satu pun Menggunakan Fasilitas Pemerintah

Sementara, Wahyu Dewanto mengaku surat itu tanpa sepengetahuan dirinya. "Yang membuat saya kaget adalah surat dari KemenPANRB. Saya sama sekali tidak tahu surat tersebut. Saya tidak meminta biaya akomodasi, dan saya di Australia tidak satu pun menggunakan fasilitas dari pemerintah," kata Wahyu yang juga anggota DPRD DKI Jakarta ini. (rjo/rvk)