PKB Ribut dengan PDIP Soal Kursi Mendes, PAN Ingatkan Reshuffle Hak Jokowi

Jakarta - PKB curiga ada parpol yang ingin merebut kursi Menteri Desa yang kini diduduki kadernya, Marwan Jafar. PAN menegaskan tak ingin terlibat di pusaran isu berebut kursi tersebut.

"Soal reshuffle konstitusi kita sudah jelas, itu tidak bisa dicampuri, penuh dan penuh hak prerogatif presiden," ungkap Ketua DPP PAN Yandri Susanto di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Yandri mengaku pihaknya memang menyoroti kisruh antara kedua parpol yang ada dalam satu koalisi itu. Ia pun meminta agar kedua partai bisa berkonsolidasi karena persoalan menteri itu sepenuhnya hak presiden.

"Katanya ada panas dingin atau silang pendapat antara PDIP dan PKB, bagi PAN itu urusan rumah tangga mereka sendiri. PAN tidak akan mencampuri, ikut cawe-cawe terhadap persoalan itu," kata Yandri.

"PAN mengajak parpol untuk kita supaya mari saling menghargai, menjaga komunikasi yang baik. Persoalan kita duduk atau tidak di kabinet itu kita serahkan kepada presiden," lanjut sekretaris Fraksi PAN DPR ini.

Di tengah isu reshuffle, PAN memang disebut-sebut akan mendapat jatah menteri. Namun PAN mengaku tidak pernah sekalipun menargetkan untuk mendapat menteri, apalagi pada posisi tertentu, termasuk Mendes yang kini diisi oleh kader PKB.

"PAN tidak pernah membidik, mengusulkan, meminta, ngoyo untuk reshuffle. Apalagi minta posisi tertentu. Minta menteri aja kami nggak, minta reshuffle aja kami nggak, karena itu domain Presiden," jelas Yandri.

Posisi Mendes disebut sebagai posisi yang seksi karena mendapat anggaran besar. Yandri menyebut itu bukanlah menjadi pertimbangan partainya.

"Kalau minta reshuffle aja nggak, bagaimana kami mau membidik menteri A atau B? Nggak. Sampai sekarang PAN tetap konsisten. Silakan itu domainnya Pak Presiden," ucap anggota Komisi II tersebut.

"Orang boleh berwacana, mengusulkan, atau membantah, menolak. Tapi ujungnya prerogatif presiden. Karena menteri pembantu presiden, parpol sejatinya itu sebaiknya menjaga, bukan pada tataran kita silang pendapat di publik, tapi serahkan ke bapak preisiden," tambah Yandri.

Sebelumnya Sekjen PKB Abdul Kadir mengaku sudah berkomunikasi dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait panasnya hubungan kedua partai. PKB pun berharap agar Presiden Joko Widodo tidak ditekan dan diintervensi dalam mengambil keputusan jika memang reshuffle benar-benar akan dilakukan.

"Mendes ini kan anggarannya besar, dari sisi kewenangan juga. Komunikasi dengan PDIP jalan," terang Karding, Kamis (7/4). (ear/tor)