Sanusi Tak Sendiri Bermain Reklamasi

Jakarta - M Sanusi sudah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan suap Raperda Reklamasi. Uang miliaran sudah disita KPK sebagai alat bukti.

Menyeruak pertanyaan, bicara soal Raperda tentu Sanusi tak mungkin bermain sendiri. Urusan Raperda adalah urusan bersama-sama untuk disepakati.

Lalu siapa yang bermain bersama Sanusi?

"Dari hasil pendalaman, penyidik mendapatkan nama-nama, itu kemudian berkembang penyidikan untuk dikonfirmasi. Pokoknya penyidik akan mengkonfirmasi, mengklarifikasi orang-orang yang mengetahui atau terlibat di kasus ini," jelas pimpinan KPK Alexander Marwata, Kamis (7/4/2016).

Akar suap Sanusi ini berasal dari pembahasan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

Selaku eksekutif, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok dalam Raperda itu meminta pengembang untuk menyerahkan minimal 15 persen lahan pulau buatan di proyek reklamasi. Sementara DPRD DKI bertahan di angka 5 persen.

Soal angka 5 persen ini yang diduga keluar karena lobi pengembang. Dan Sanusi, kabarnya hanya salah satu anggota DPRD DKI yang mendapat 'lobi' untuk angka 5 persen.

Dan sinyal dari KPK, Sanusi tak sendiri. Ada pihak lain yang diduga ikut main. Bahkan kabarnya sudah kebagian.

"Raperda itu produk bahasan eksekutif dan legislatif. Kita gali mereka yang terlibat dalam persoalan ini, kita pilah-pilah pihak yang mengetahui deal-deal pembahasan Raperda itu," ujar Alexander. KPK sudah menggeledah beberapa ruangan di DPRD DKI.

Nah, soal urusan suap Sanusi ini dan keterlibatan DPRD ini, ada baiknya menyimak apa yang disampaikan Abraham Lunggana atau Haji Lulung. Dia tegas memberikan dukungan ke KPK. Dan bahkan meminta segera mengusut siapa saja yang terlibat.

"Kita harus ikut mencerdaskan bangsa. Jadi, apa yang diomongin itu, peran Sanusi itu harus dicari. Sanusi itu sebagai apa?" jelas Lulung di Jakarta, Selasa (5/4)

"Kalau memang nanti tanggungjawabnya, hasil pemeriksaannya, misalkan nanti ada rentetan ya itu silakan saja," tutup Lulung.

(dra/dra)