Menhub: RI Harus Perkuat Armada Kapal Patroli di Selat Malaka

Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Hatta Radjasa menegaskan, Indonesia harus memperkuat navigasi dan armada kapal-kapal patrolinya di Selat Malaka. Hal itu dilakukan untuk mengamankan Selat Malaka dari aksi perompakan.Menhub menyatakan hal tersebut, menanggapi terjadinya aksi perompakan terhadap sebuah kapal tunda milik Jepang Senin (14/3/2005) kemarin. Beberapa orang awak kapal itu, saat ini masih berada di tangan para perompak.Beberapa hari sebelumnya, sebuah tanker LPG milik RI juga mengalami nasib naas serupa saat melintas di perairan Selat Malaka."Saya kira intinya, aksi itu menunjukkan betapa rapuhnya peralatan-peralatan kita untuk melakukan pengamanan wilayah kita," ujar Hatta kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (15/3/2005).Hatta mengakui bahwa saat ini telah ada patroli bersama antara tiga negara di tepian Selat Malaka, yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura. Sayangnya, upaya tersebut belum optimal karena hanya digelar secara berkala, sedangkan pihak perompak stand by sepanjang hari.Berdasarkan Ordonansi 39 yang disebut Government Maritime, dinyatakan bahwa selat seukuran Selat Malaka, tidak perlu dijaga oleh pihak militer. Tetapi cukup dijaga oleh Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Dephub.Sayangnya, satuan milik Dephub ini tidak mempunyai kapal patroli yang dilengkapi dengan meriam atau peralatan tempur yang cukup untuk menghalau perompak.Yang ada saat ini hanya alat-alat navigasi, yang itu pun sudah sangat uzur. Armada yang ada, selama ini pun bertugas untuk memeriksa navigasi, suar, mercusuar dan memeriksa alur pelayaran."Ini salah satu program saya dengan Menteri Kelautan dan Perikanan serta Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), untuk mendayagunakan KPLP," tambahnya.Sementara itu dalam pertemuannya dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla petang ini, Duta Besar Jepang Yutaka Iimura kembali menawarkan bantuan untuk pengamanan Selat Malaka. Bantuan tersebut meliputi peralatan dan pelatihan bagi TNI Angkatan Laut, termasuk dalam penggunaan sarana patroli yang terkomputerisasi.Menanggapi hal itu, Hatta mengatakan bahwa penjagaan Selat Malaka adalah merupakan kewajiban tiga negara bersangkutan."Kita berterima kasih atas kemurahan hati Jepang untuk ikut mengamankan wilayah Selat Malaka. Kita tidak ingin wilayah tersebut diexpand menjadi kawasan regional oleh Jepang. Itu merupakan wilayah kedaulatan buat ketiga negara. Jadi masing-masing wajib menjaga, berpatroli bersama dan sebagainya," tegasnya.Dihubungi melalui telepon, Kepala Bagian Penerangan Kedubes Jepang, Yuji Hamada, menegaskan bahwa bantuan yang ditawarkan pemerintahnya berupa radar dan peralatan navigasi canggih lainnya. Bukan kapal perang ataupun senjata tempur."Kami tetap menghormati kedaulatan Indonesia. Tawaran itu karena Selat Malaka sangat penting bagi kegiatan bisnis pelayaran Jepang di Asia," tandasnya. (fab/)