Indonesia Dorong Non-Militerisasi Ruang Antariksa

Jakarta - Indonesia mendorong seluruh negara agar bekerjasama mencegah perlombaan senjata di ruang antariksa, demi menjamin pemanfaatan ruang antariksa untuk tujuan damai. Sikap Indonesia itu disampaikan Ketua Delegasi RI Dubes Rachmat Budiman dalam penyampaian pandangan umum pada sidang Legal Sub Committee of the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space/LSC-UNCOPUOS (SubKomite Hukum Komite PBB Tentang Penggunaan Ruang Antariksa untuk Tujuan Damai di Wina (5 April 2016).

"Implementasi instrumen hukum ruang antariksa internasional secara efektif sangat penting guna memastikan pemanfaatannya untuk tujuan damai," tegas Dubes.

Berada satu posisi dengan sikap Indonesia ini antara lain kelompok negara-negara G-77 dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Menurut Dubes, ada 5 instrumen PBB terkait yang akan memberikan kepastian hukum dan membangun rasa saling percaya di antara negara-negara dalam mengembangkan kegiatan ruang antariksa.   

Ke-5 instrumen PBB tersebut yakni the Space Treaty of 1967 (Traktat Antariksa 1967), the Rescue Agreement of 1968 (Perjanjian Penyelamatan 1968), the Liability Convention of 1972 (Konvensi Pertanggungjawaban 1972), the Registration Convention of 1976 (Konvensi Pendaftaran 1976), dan Moon Agreement of 1979 (Perjanjian Bulan 1979) serta penerapannya melalui legislasi nasional.

Indonesia sendiri, lanjut Dubes, telah mengaksesi Traktat Antariksa 1967, Perjanjian Penyelamatan 1968, Konvensi Pertanggungjawaban 1972, Konvensi Pendaftaran 1976, dan memiliki UU Nomor 21 tahun 2013 tentang Luar Angkasa.

"Instrumen-instrumen hukum tersebut telah menjadi dasar hukum bagi pemerintah Indonesia dalam mengembangkan kegiatan keantariksaan nasional," demikian Dubes.

Sidang LSC-UNCOPUOS ini akan berlangsung hingga 15 April 2016, dihadiri oleh lebih dari 200 delegasi mewakili negara-negara pihak UNCOPUOS dan peninjau.

Sejumlah agenda penting dibahas dalam sidang, antara lain status dan aplikasi 5 traktat PBB tentang antariksa, definisi dan delimitasi antariksa, serta karakter dan pemanfaatan geostationary orbit (GSO).

Selain itu, sidang juga menyambut negara El Salvador, Israel, Oman, Sri Lanka, Qatar, dan Uni Emirat Arab sebagai anggota baru UNCOPUOS. Dengan demikian, UNCOPUOS kini memiliki 83 negara anggota.   

Sesi ke-55 LSC UNCOPUOS dinilai cukup penting untuk membahas persiapan peringatan 50 tahun penyelenggaraan UNISPACE Conference tahun 2018 (UNISPACE+50).

UNISPACE+50 diharapkan akan memetakan peran komite dan kedua subkomitenya serta UNOOSA, dan membahas upaya memperkuat peran UNCOPUOS sejalan dengan semakin meningkatnya keterlibatan pelaku non pemerintah dalam upaya eksplorasi ruang antariksa.

Delegasi RI dalam sidang tersebut dipimpin oleh Duta Besar Rachmat Budiman, dan beranggotakan tim dari LAPAN, Kemkominfo, Kemhub, Mabes TNI Angkatan Udara dan KBRI/PTRI Wina. (es/rvk)