Lulung: Sejak Awal F-PPP Tolak Reklamasi, Bukan Main-main Lagi

Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung bicara soal Raperda Reklamasi yang kini jadi sorotan setelah Mohamad Sanusi ditangkap KPK. Soal raperda itu, Fraksi PPP di DPRD menurut Lulung menolak proyek reklamasi .

"Kami waktu itu dari PPP melihat, menyatakan sikap dalam pandangan umum Fraksi PPP menolak reklamasi, jelas ya. Jadi sejak awal tuh, bukan main-main lagi. Bukan sekarang ditanya," kata Lulung kepada wartawan di Gedung DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (5/4/2016).

Fraksi PPP sambung Lulung menangkap aspirasi masyarakat yang menolak proyek reklamasi. Aspirasi ini yang diklaim Lulung diperjuangkan fraksinya di DPRD.

"Jadi, begini saya melihat dari proses pembahasan yang diusulkan pemerintah daerah raperda itu. Dibahas teman-teman baru kemudian baru saja membahas banyak masyarakat datang yaitu masyarakat pesisir pantai, yang kemudian dia meminta keadilan segala macam, kemudian saya terima. Saya terima dua kali," tuturnya.

Bagi Lulung, masyarakat yang ada di sekitar proyek reklamasi Teluk Jakarta harus diperhatikan. Jangan sampai masyarakat terkena dampak negatif dari reklamasi tersebut.

"Tentunya masyarakat jangan dijadikan obyek, tapi dijadikan subyek. Subyek ini kan masyarakat agar masalah ini dikomunikasikan dengan pemerintah daerah. Jemudian, ini akan berdampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan-lingkungannya. Ada blok G dan segala macam kan," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan timnya tengah menelusuri keterlibatan pihak lain dalam kasus suap Raperda Reklamasi. Penelusuran dilakukan dengan cara menindaklanjuti temuan hasil penggeledahan di ruang M Sanusi, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik.

"Radar kita menangkap sinyal lunak tentang beberapa orang yang terkait. Namun tidak boleh disebutin namanya begitu saja. Masih kita dalami DPRD DKI-nya," kata Saut saat dikonfirmasi, Sabtu (2/4).

(hat/fdn)