Ketua MPR: Mayoritas Fraksi Sepakat Kembalikan GBHN

Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan terus melakukan sosialisasi empat pilar dan rencana amandemen UUD 1945. Salah satu agenda yang didorong adalah mengembalikan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Saya hadir dan mengikuti pengukuhan pengurus KADIN sebagai narasumber. Saya menyampaikan agenda penting MPR yaitu mengenai pendapat sebagian besar masyarakat dan sebagian besar fraksi di MPR soal perlunya haluan negara," kata Zulkifli saat memberikan pidato pada pengukuhan dan rapat pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, seperti siaran pers MPR, Selasa (5/4/2016).

Dalam pertemuan itu, Zulkifli banyak mendapatkan masukan dari para senior dan anggota KADIN. "Artinya kita meminta masukan pemikiran dari KADIN tentang haluan negara, seperti apa haluan negara yang diperlukan negeri ini," katanya.

"Kenapa perlu haluan negara? Banyak yang disorientasi terhadap tujuan berbangsa dan negara. Padahal UUD jelas, kedaulatan di tangan rakyat," imbuh Zulkifli.

Zulkifli menuturkan bahwa haluan negara bukan hanya berisi tentang perekonomian, tetapi juga politik dan keamanan, sosial budaya, serta wawasan kebangsaan. Setelah reformasi, roh soal wawasan kebangsaan ini dinilai sudah mulai hilang. MPR sudah menerima banyak aspirasi terkait haluan negara dari banyak pihak. Ada yang berpendapat bahwa UUD 1945 perlu dikembalikan ke sebelum diamandemen.

"Sebagian berpendapat pentingnya kembali ke UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen dengan berbagai alasan. Antara lain, Bung Karno pernah menyampaikan bahwa kita tidak ikut sistem barat atau timur, kita punya Pancasila," tutur Zulkifli.

Ada pula yang menilai UUD 1945 tidak perlu diamandemen. Fraksi-fraksi memberikan pendapat hingga akhirnya diambil jalan tengah. "Yang disepakati adalah pentingnya haluan negara. Hampir semua fraksi sepakat. Terima kasih kepada Ibu Megawati yang juga beri speech di MPR," pungkasnya.


(van/tor)