Akankah Parpol Pendukung Mendapat Jatah Menteri di Kabinet Jokowi?

Jakarta - Isu reshuffle Kabinet Kerja kian menguat dan disebut-sebut untuk mengakomodir partai-partai pendukung pemerintah yang baru bergabung. Salah satunya adalah PAN yang disebut-sebut akan mendapat jatah menteri.

Memang belum ada kepastian apakah Presiden Joko Widodo akan menyediakan pos menteri tertentu untuk partai pimpinan Zulkifli Hasan itu. Namun isu tersebut makin menguat usai Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN dilantik Jokowi menjadi Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) meski lembaga ini bukan bagian dari kabinet.

"Sudah jelas semua. Reshuffle itu hak prerogatif presiden, melihat kebutuhan beliau seperti apa," ungkap Sekjen PAN Eddy Soeparno saat berbincang dengan detikcom, Senin (4/4/2016) malam.

Eddy pun tidak bisa memberi keterangan lebih masalah apakah ada komunikasi dari Istana terkait ada tidaknya jatah kursi di Kabinet untuk PAN. Jika memang ada, komunikasi langsung dilakukan dengan Ketum PAN Zulkifli Hasan semata.

"Kalau ada komunikasi pihak Istana dengan PAN, langsung antara presiden dan Ketum. Saat ini, saya tidak punya informasi," kata Eddy.

"Ketum melakukan diskusi itu kan privat, tidak di-sharing ke publik, kalau memang ada, biasanya disharing di internal partai," lanjut Eddy meninggalkan sinyal-sinyal.

Meski begitu, Eddy belum bisa memastikan apakah sudah ada komunikasi antara Zulkifli dengan Jokowi terkait perombakan kabinet. "Belum ada soal komunikasi yang disampaikan Ketum. Kalau sudah tapi belum disharing, mungkin ada pertimbangan," imbuhnya.

Sementara itu saat dikonfirmasi, Zulkifli Hasan tak mau memberi komentar banyak. Ia menyerahkan apapun keputusannya kepada Jokowi, termasuk soal ada tidaknya kader PAN yang akan ditarik ke kabinet.

"Itu urusan presiden, saya tidak mengerti. Terserah presiden," ujar Zulkifli singkat kepada detikcom saat dihubungi terpisah, Senin (4/4).

Sebagaimana diketahui, PAN mendeklarasikan diri sebagai partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK pada tahun 2015 lalu. PAN juga menyatakan bergabung dalam Koalisi Partai Pendukung Pemerintah (KPPP) yang sebelumnya KIH. Namun, hingga kini belum ada kepastian soal kader PAN yang masuk kabinet, meski PAN juga menegaskan tak mendesak atau meminta 'jatah' itu kepada Jokowi.

Menyusul PAN, Partai Golkar juga sudah menyatakan memberikan dukungannya kepada pemerintahan. Meninggalkan Gerindra di KMP, partai berlambang Pohon Beringin itu juga belum mendapat kepastian apakah akan mendapat jatah kursi.

"Emang Golkar ingin dapat? Dukung pemerintah bukan untuk dapat posisi," terang Ketum Golkar Aburizal Bakrie menjelaskan posisinya, Kamis (31/3).

Hubungan yang kian terjalin baik antara kedua partai itu dengan pemeritahan Jokowi membuat spekulasi akan adanya jatah kursi yang disiapkan. Akankah PAN dan Golkar yang tidak tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat masuk dalam jajaran kabinet jika reshuffle dilakukan? (elz/jor)