FPDIP Hujani Rapat Paripurna BBM dengan Interupsi

Jakarta - Kemarin walk out, hari ini rajin interupsi. Itulah aksi FPDIP DPR menyikapi pembahasan kenaikan harga BBM.Anggota FPDIP tak henti-hentinya melempar interupsi dalam sidang paripurna DPR membahas BBM di lantai 3 Gedung Nusantara II, Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2005). Sidang itu dipimpin langsung oleh Ketua DPR Agung Laksono.Pembahasan soal BBM merupakan agenda ketiga dalam sidang paripurna itu. Dan tema inilah yang ditunggu. Menurut jadwal, nama agendanya adalah pembacaan laporan hasil kerja dan rapat konsultasi DPR dan Presiden.Laporan itu diabcakan oleh Wakil Ketua DPR Zainal Ma'arif. Sebelum dibacakan, sejumlah anggota moncong putih menginterupsi. Mereka memrotes nama laporan yaitu "hasil kerja...". Menurut mereka konsultasi DPR dengan Pesiden tidak melahirkan hasil atau keputusan, sehingga konsultasi itu tidak perlu dibacakan."Seharusnya rapat konsultasi kemarin yang diadakan di gedung wakil rakyat tidak boleh tertutup karena menyangkut kepentingan rakyat banyak," interupsi Aryo Bimo dari FPDIP.Evi, koleganya, juga menekankan bahwa rapat konsultasi pada semalam tidak bias dijadikan keputusan. "Seharusnya hari ini tidak usah dibacakan hasil konsultasi, tapi ditekankan pada tanggapan fraksi," kata Evi. Irmadi Lubis dari fraksi yang sama juga punya suara seragam. Anggota dari fraksi yang sekubu dengan PDIP juga bersahut-sahutan meneriakkan aspirasi serupa.Namun Agung Laksono tidak menanggapi itu. Dia tetap meminta Zainal Ma'arif membacakan laporan. Dia hanya meminta agar waktu pembacaan laporan yang harusnya 10 menit dipersingkat menjadi 7 menit.Sekadar diketahui, pada Senin malam dalam rapat konsultasi dengan DPR, empat delegasi FPDIP memutuskan walk out karena tidak setuju rapat konsultasi berlangsung tertutup.Sikap KomisiDalam pembacaan laporannya, Zainal Ma'arif menyebutkan sikap Komisi VII, Komisi XI dan Panitia Anggaran DPR.Disebutkan, Komisi VII kebeeratan atas kenaikan BBM karena dana kompensasi BBM ditakutkan tidak sampai ke sasaran. Kedua, dampak kenaikan harga BBM adalah naiknya segala sektor perekonomian. Ketiga, masih banyak program yang bisa dijadikan prioritas selain kenaikan BBM.Prioritasnya antara lain eksploitasi cadangan minyak dan penghematan BBM dan mengunakan energi non-BBM. Keempat, belum ada tindak lanjut tentang penyelewengan subsidi BBM. Kelima, menghentikan iklan kenaikan BBM karena dianggap memberikan kesalahpahaman kepada masyarakat."Komisi XI dan Menkeu sedang membicarakan kenaikan BBM ini dan dampaknya secara luas," kata Zainal. Komisi XI tidak segara tegas mendukung atau menerima. Kedua, pengalihan subsidi BBM seharusnya perlu dibicarakan dengan Komisi XI.Ketiga, kenaikan BBM seharusnya menjadi alternatif terakhir. Kasus-asus yang merugikan keuangan Pertamina harus ditindaklanjuti dan penjaminan kompensasi harus mengenai sasaran.Sedangkan Panitia Anggaran secara tegas menolak kenaikan harga BBM dengan alasan, kenaikan BBM seharusnya menjadi prioritas terakhir. "Yang utama adalah efisiensi penggunaan BBM," kata Zainal.Tanggapan Fraksi dan PresidenZainal membeberkan fraksi yang menolak dan menerima kebijakan kenaikan harga BBM secara umum.Fraksi yang menolak karena beralasan bahwa perekonomian rakyat masih rendah. Kemiskinan dan pengangguran masih banyak sehingga masyarakat belum siap. Kedua, pemerintah tidak sigap dalam menekan dampak kenaikan BBM.Fraksi yang memahami terhadap kebijakan itu menyatakan, domain pemerintah yang berimplikasi ke APBN dan APBN masih perlu dibahas dengan DPR RI. Kedua, mengendalikan secara ketat dampak kenaikan BBM. Ketiga, dana kompensasi harus tepat sasaran. Keempat, proses kenaikan BBM adalah bagian dari proses perbaikan perekonomian nasional.Sedangkan fraksi yang menyampaikan kritik beralasan, pemerintah harus merancang strategi kebijakan harga dan pemanfaatan alternatif energi.Sementara, tanggapan Presiden atas pendapat semua fraksi, Presiden berterima kasih dan menghargai semua pendapat fraksi karena inis bagai konsekuensi pengurangan subsidi. Kedua, ada proses lebih lanjut setelah sidang paripurna hari ini dan menyimak pandangan fraksi untuk membuat keputusan di depan hari.Setelah sidang, Aryo Bimo dari FPDIP lagi=lagi interupsi. Dia mengusulkan adanya rekomendasi kepada pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan BBM. "Percuma saja kalau fraksi hanya memberikan pandangan," kritiknya.Setelah itu sidang diskorsing 10 menit. Ketika dibuka lagi, Aryo Bimo lagi-lagi interupsi dan menanyakan mengapa rapat konsultasi kemarin berlangsung tertutup. Agung Laksono menjawab bahwa hal itu adalah kesepakatan bersama dari semua fraksi. Saat ini sidang dilanjutkan dengan pandangan per fraksi. (nrl/)