Fahri Hamzah Panen Dukungan dari KMP, PKS: Nggak Masalah

Jakarta - Fahri Hamzah bersyukur mendapat banyak dukungan setelah dipecat DPP PKS dari sejumlah elite parpol Koalisi Merah Putih (KMP). Atas dukungan ini Fahri makin percaya diri untuk segera mengajukan gugatan. Apa tanggapan DPP PKS?

"Itu jelas bagaimana menjadi tanggung jawab partai untuk memberikan jawaban yang tepat dan jelas. Kami siap hadapi itu di pengadilan, tak masalah," ujar Ketua Departemen Hukum DPP PKS Zainudin Paru, di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (4/4/2016).

Dia menegaskan setiap kader PKS harus tunduk dan taat terhadap aturan partai. Seluruh kader harus mengacu pedoman aturan dan tak bisa menentang kebijakan partai.

"Prinsip PKS berjalan dengan sistem dan aturan, seorang dalam kapasitas dan jabatan apapun harus tunduk di PKS. Semua tindakan apapun, karena itu proses yang berjalan. Itu jadi pegangan di PKS," tuturnya.

Zainudin menegaskan pihaknya siap memberikan jawaban atas tuntutan yang diajukan dalam gugatan Fahri Hamzah ke pengadilan.

"Kalau Fahri ajukan gugatan, kami akan buka di pengadilan sehingga publik tahu alasan pemberhentian itu," paparnya.

Terkait kader PKS yang menggantikan Fahri di DPR,  Zainudin menyebut partai akan mengikuti aturan pada Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3). Dalam waktu 7 hari setelah surat keputusan pemecatan diterbitkan, maka akan diajukan pengajuan ke pimpinan DPR yang ditembuskan ke presiden.

"Disampaikan ke Pimpinan DPR dalam 7x24 jam dengan tembusan ke presiden. Lalu DPR ajukan ke presiden untuk dapatkan SK dan sebelumnya untuk menentukan siapa pengganti dengan nomor urut berikutnya," ujarnya.

Sebelumnya, Fahri mengaku mendapat dukungan dan simpati dari partai lain termasuk KMP. Tak hanya KMP, tapi juga parpol pendukung pemerintah serta internal partai. Mereka mengontak Fahri untuk memberikan dukungan.

"KIH dan KMP kontak saya, berikan dukungan. Saya bukan orang yang punya masalah," tuturnya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, hari ini. (hty/fdn)