"Kami yakin, hiruk pikuk pemberitaan media massa terkait reshuffle, tak akan mempengaruhi sikap dan pertimbangan Presiden. Kami juga yakin, dalam menjalankan hak prerogratifnya, dalam melakukan reshuffle, presiden tak akan terpengaruh dengan tekanan, paksaan dan intervensi dari pihak lain," kata Abdul Kadir Karding kepada detikcom, Senin (4/4/2016).
Karding mengamati ramainya isu reshuffle kabinet dikarenakan banyaknya pihak yang berkepentingan dan membuat situasi politik nasional menjadi bising. PKB khawatir para pembantu presiden terganggu konsentrasi kerjanya, sehingga mengganggu program pembangunan yang dicanangkan oleh presiden Joko Widodo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait dengan isu santer reshuffle pada Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi yang makin santer terdengar, Karding menyatakan itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Namun ia menyebut selama ini Kemedes menjadi incaran dari banyak pihak termasuk dari partai politik. Hal itu bisa dilihat dari adanya upaya mendesak presiden untuk menganti Menteri Desa Marwan Jafar, dengan cara mengorganisir massa , membangun opini dan sebagainya.
"Kami yakin presiden akan arif dan senantiasa menghargai PKB," tandasnya.
Lalu sebenarnya parpol mana yang pengin kursi Kemendes PDT? (van/try)










































