Menpan Yuddy: Jangan Cari-cari Kesalahan untuk Reshuffle

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengaku tak memusingkan kabar perombakan kabinet (reshuffle). Tapi Yuddy keberatan bila isu reshuffle sengaja diembuskan lewat sorotan atas kinerja yang tak optimal.

"Ya nggak apa-apa," kata Yuddy saat ditanya wartawan soal kabar reshuffle di kantornya, Jl Jenderal Sudirman, Jaksel, Senin (4/4/2016).

Yuddy mengatakan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Saat ini Yuddy mengaku hanya ingin tetap fokus bekerja.

"Kalau kemudian dicari-cari kesalahan untuk reshuffle, capek sendiri yang nyari kesalahan itu, karena kami semua berkomitmen. Saya akan menjalankan amanat sebaik-baiknya," tegas Yuddy bicara soal komitmen dirinya bekerja optimal sebagai menteri.

Keputusan untuk mengganti menteri ditegaskan Yuddy sepenuhnya berada di tangan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

"Tidak ada satu menteri pun yang tahu. Anda tanya menteri yang sehari-hari dekat dengan Pak Presiden, Pak Mensesneg, Seskab, Pasti nggak tahu. Apalagi saya yang jauh dari Istana kantornya, lebih tidak tahu lagi. Jadi kalau mau tanya reshuffle tanya langsung ke Presiden. Paling jauh tanyanya ke Wapres, atau cari peramal itu juga belum tentu benar," ujar Yuddy.

Seskab Pramono Anung sebelumnya menegaskan, reshuffle kabinet adalah kewenangan presiden meski bisa saja berbagai pihak memberikan masukan.

Pramono tak menampik jika sejumlah nama santer dibicarakan masuk ke kabinet. Nama-nama yang beredar, kata Pramono, juga dipantau oleh presiden. Wapres JK juga disebut Seskab memiliki andil dalam memberi pertimbangan terkait komposisi kabinet.

"Intinya Presiden ingin mendengarkaan dari berbagai masukan tetapi kapan waktunya dan siapa itu kewenangan sepenuhnya Presiden," Pramono di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (4/4/2016).

Sementara JK secara terpisah mengatakan dirinya dan pimpinan partai-partai pendukung secara rutin bertemu. Biasanya pertemuan itu digelar dalam waktu sekali dalam sebulan.

"Jadi rutin tapi mungkin ada hal yang penting untuk dibicarakan. Memang ini kan sudah beberapa bulan kita evaluasi bagaimana kinerja kabinet," ujar JK, Jumat (1/4)

(fdn/fdn)