Pimpinan DPR Belum Terima Surat PKS Pecat Fahri Hamzah

Jakarta - PKS telah memecat Fahri Hamzah dari posisi anggota dan semua jabatan partai. Proses pemberhentian  Fahri sebagai wakil ketua DPR bisa diproses setelah ada penarikan dari fraksi.

"Kami hadir di DPR mewakili fraksi-fraksi. Yang berwenang itu fraksi itu sendiri. Kami tak mau berandai andai, suratnya pun kami belum menerima," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/4/2016).

Agus mengaku sudah mendengar kabar yang beredar soal pemecatan itu. Tetapi dia belum mau banyak berkomentar sebelum melihat suratnya.

"Kalau mendengar, sudah. Kalau fisiknya kan belum tahu," ucap politikus Demokrat ini.

Siang ini rencananya pimpinan DPR akan mengadakan rapat. Tujuannya untuk mempersiapkan rapat paripurna pembukaan masa sidang pada Rabu (6/4) mendatang.

Sebelumnya diberitakan, PKS memecat Fahri Hamzah dari keanggotaan partai karena dianggap tidak mengikuti arahan partai. Surat pemecatan itu sudah diteken oleh Presiden PKS Sohibul Iman.

Majelis Tahkim memutuskan melalui putusan No.02/PUT/MT-PKS/2016 menerima rekomendasi BPDO yaitu memberhentikan Saudara FH dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera," jelas Presiden PKS Sohibul Iman yang dikutip detikcom dari keterangan PKS, Senin (4/4/2016).

Berdasarkan UU MD3, ada beberapa alasan seorang pimpinan DPR bisa diberhentikan. Selain diusulkan oleh partai politiknya, alasan pemecatan dari partai juga bisa menjadi penyebab pemberhentian.

Aturan itu ada di Pasal 87 ayat 2 hufuf g. Berikut aturan lengkapnya:

Pasal 87

(1) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84
ayat (1) berhenti dari jabatannya karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. diberhentikan.

(2) Pimpinan DPR diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga)  bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan DPR;
c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPR oleh partai politiknya;
f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; atau
g. diberhentikan sebagai anggota partai politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(imk/van)