JKMM Timbulkan Kecemburuan Warga & Bikin Askes Bingung

Solo - Kompensasi dana subsidi BBM ke bidang kesehatan berpotensi menimbulkan persoalan. Selain jumlah warga miskin jauh lebih banyak dari kuota warga yangdirencanakan menerima kartu jaminan kesehatan masyarakat miskin (JKMM), ternyata hingga kini masing-masing daerah juga tidak memiliki database yang memadai.Dua orang lurah desa di Sragen mengeluhkan jumlah kuota yang ditetapkan Pemerintah. Menurut keduanya, mereka dijatah 460 dan 476 kartu JKMM untuk diberikan kepada warga miskin di dua desa tandus tersebut. Padahal jumlah warga miskinnya jauh lebih banyak. Tingkat ekonomi dan pekerjaan mereka juga sama yaitu sebagai petani garap dan ada juga yang menjadi petani lahan tadah hujan."Kompensasi dana subsidi BBM berupa JKMM ini bisa menimbulkan persoalan dalam penyalurannya. Kepada siapa dana itu harus diberikan jika kemampuan ekonomi masyarakatnya sama dan jumlah mereka cukup banyak, sedangkan jatah JKMM-nya terbatas. Bisa menimbulkan kecemburuan," kata Lurah Desa tersebut kepada detikcom, Selasa (15/3/2005)"Nanti kalau sampai ada reaksi lebih jauh, kami yang di lapangan yang terkena dampaknya. Bahkan bukan tidak mungkin kami dituduh pilih kasih. Sebab nantinya bisa jadi tingkat ekonomi antara yang mendapatkan JKMM dengan yang tidak mendapatkan sama rendahnya, tapi kami juga tidak bisa membantu mereka yang tidak mendapatkan karena jatahnya sudah habis," lanjutnya.Hal serupa juga dikeluhkan seorang lurah desa lainnya yang bersebelahan. Menurutnya, kuota kartu JKMM yang diberikan Pemerintah dengan jumlah warga miskin di desanya sangat tidak berimbang."Lagipula kalau yang mendapat kartu JKMM itu selama setahun penuh tidak sakit serius lalu uang kompensasi kesehatan itu larinya kemana. Sedangkan kalau ada warga miskin yang tidak mendapat JKMM jatuh sakit dan harus mendapatkan perawatan, lalu bentuk bantuannya seperti apa," tanya Pak Lurah yang tidak bersedia diungkap jatidirinya itu.Askes Juga BingungTernyata kebingungan tidak hanya dialami oleh pihak aparat desa yang bertugas langsung di lapangan. Pihak PT Asuransi Kesehatan Indonesia (Askes) sebagai pelaksana program juga mengaku kesulitan menentukan siapa yang pantas mendapat kartu JKMM karena akurasi data yang kurang baik.PT Askes Solo misalnya, menangani program JKMM untuk Kota Solo, Kabupaten Karanganyar, Wonogiri dan Sragen. Kuota JKMM untuk keempat daerah itu sejumlah 667.222 jiwa. Padahal dari data di Dinas Kesehatan di empat daerah tercatat 918.750 jiwa. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat warga miskin di keempat daerah 688.800 jiwa."Empat daerah itu tidak memiliki database yang lengkap mengenai warganya yang miskin. Ini jelas menyulitkan kami untuk memberikan kartu JKMM kepada yang benar-benar membutuhkan. Di Wonogiri saja ada perbedaan angka sangat jauh. DKK Wonogiri mencatat 409.155 jiwa, sedangkan menurut BPS ada 242.000 jiwa warga miskin," kata Kepala Cabang PT Askes Solo, Veronica MS.Nantinya langkah yang akan dilakukan oleh PT Askes, menurut Veronica, adalah melakukan verifikasi secara cermat terhadap data yang ada. Namun jika setelahdiadakan verifikasi tersebut jumlah warga miskin masih jauh lebih banyak dibanding kuota yang ditetapkan Pemerintah maka langkah yang dilakukan adalah membuat skala prioritas masyarakat miskin. (nrl/)