.webp)
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, ada kemungkinan pihak Indonesia berdialog secara langsung dengan kelompok separatis itu. Apalagi mengingat Indonesia pernah menengahi kelompok ini saat berkonflik dengan Filipina.
"Kita belum dapat perkembangan itu (bisa berdialog langsung), tapi kemungkinan bisa karena kita sering membantu mereka menengahi konflik," kata Badrodin saat dihubungi detikcom, Senin (4/4/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita juga pernah membantu, ada konflik dengan Filipina. Apakah Abu Sayyaf menganggap itu sebagai kedekatan emosional atau tidak, itu di internal mereka," imbuhnya.
Ditanya apakah pihak Indonesia tetap tak akan membayar uang tebusan yang diminta, Badrodin menjawab proses negosiasi masih berlangsung. Apa pun dapat terjadi.
"Namanya negosiasi belum final. Semua cara bisa kita lakukan untuk membebaskan ke-10 orang itu," ujar Badrodin.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut terus melakukan komunikasi secara intensif dengan pemerintah Filipina terkait penyanderaan 10 WNI ini. Bahkan, Retno telah terbang langsung ke negara dengan ibu kota Manila tersebut.
"Menlu Retno dan Menlu Filipina di Manila (1/4) intensifkan komunikasi dan koordinasi terkait penyanderaan 10 WNI," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Sabtu (2/4).
Baca juga: Kepala BIN: 10 WNI Disandera Secara Terpisah oleh Kelompok Abu Sayyaf
Kelompok Abu Sayyaf memberikan ultimatum pembayaran tebusan bagi 10 WNI yang disandera yang harus dibayarkan paling telat pada 8 April 2016. Para penyandera meminta tebusan 50 juta peso, atau sekitar Rp 15 miliar. Apabila tidak dipenuhi maka sandera akan dibunuh.
Sepuluh WNI ini adalah awak kapal tug boat Brahma 12 yang menarik kapal tongkang Anand 12 yang berisi 7.000 ton batubara. Tugboat dilepaskan tetapi kapal Anand 12 dan 10 WNI disandera.
(rna/dra)
