Tangkap M Sanusi yang Disuap Rp 1,1 Miliar, ini Penjelasan Lengkap KPK

Jakarta - KPK melancarkan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dengan pembahasan Raperda tentang Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara. Dalam OTT itu, tim penyidik KPK menangkap 4 orang di lokasi berbeda.

Keempat orang yang ditangkap yaitu M Sanusi inisial MSN (Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta), Trinanda Prihantoro inisial TPT (karyawan PT Agung Podomoro Land), serta 2 orang Geri inisial GER (swasta) dan Berlian inisial BER (sekretaris direktur PT Agung Podomoro Land). Sanusi ditangkap bersama GER di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan pada pukul 19.30 WIB, Kamis (31/3/2016). Sementara itu Trinanda ditangkap di kantornya di kawasan Jakarta Barat sedangkan BER ditangkap di kediamannya di Rawamangun, Jakarta Timur.

Barang bukti duit suap dari bos Agung Podomoro Land ke anggota DPRD F-Gerindra M Sanusi/detikcom

Dari tangan Sanusi, tim KPK menyita duit sebesar Rp 1,140 miliar. Dari duit itu, sekitar Rp 140 juta merupakan sisa dari pemberian pertama. Sedangkan, pemberian pertama sendiri dilakukan pada 28 Maret 2016 sebesar Rp 1 miliar.

KPK menduga Geri merupakan perantara Sanusi. Sementara Berlian adalah perantara Trinanda. Namun Geri dan Berlian tidak dijerat sebagai tersangka oleh KPK.

Ruang Anggota DPRD DKI F-Gerindra M Sanusi disegel KPK/detikcom

Setelah melakukan pemeriksaan intensif, KPK pun menetapkan Sanusi sebagai penerima suap dengan sangkaan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001, juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Selain itu, KPK juga menetapkan 2 tersangka lainnya yaitu Trinanda dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja (AWJ). Keduanya disangka sebagai pemberi suap dengan sangkaan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2002, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.



(dha/fdn)