.webp)
Jumat (1/4/2016) pagi ini Kang Yoto mengumpulkan jajaran SKPD-nya di pendopo Kabupaten Bojonegoro. Ini adalah acara rutin setiap hari jumat, di mana jajaran Satuan Kerja Pemerintahan Daerah-nya melaporkan capaian kinerja.
Di forum inilah Kang Yoto mengevaluasi kinerja jajaran SKPD-nya. Kali ini detikcom berkesempatan mengikuti jalannya rapat yang serius namun juga banyak bumbu candaan.
Rapat evaluasi 'kabinet' dari yang diikuti Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kepala Dinas, Camat, sampai tingkat kepala desa ini diawali dengan laporan perkembangan yang disampaikan oleh Sekda. Selanjutnya sejumlah kepala Dinas yang ditugaskan memantau efektivitas kinerja jajaran pemerintahan Kabupaten Bojonegoro memaparkan laporannya.
Ada yang menarik dalam rapat evaluasi ini, sejumlah laporan dalam bentuk SMS kritik dari masyarakat dipresentasikan dan dipaparkan. Keluhan masyarakat yang masuk bervariasi, ada kritik soal realisasi dana beasiswa, ada soal jemuran gabah yang mengganggu di sekitar sekolah, soal buruknya pelananan publik, pasar yang kumuh, saran pemberian bantuan WC untuk warga kurang mampu, sampai ada yang melaporkan kepala desa yang suka tidur dan baru bangun tidur jam 15.00 WIB sore.
Keluhan-keluhan ini kemudian dikategorikan, ada keluhan yang belum diatasi kurang dari 5 hari ada pula ya belum diatasi setelah melewati lima hari. Ada kategori rapor merah dan kuning. Nah SKPD yang kena teguran rapor merah langsung ditegur dan diingatkan agar segera mengatasi apa yang dikeluhkan masyarakat itu.
"Soal DAK pendidikan ada saran dari masyarakat yang kritis juga seperti setelah ini HP Android laris karena dana tidak dipakai bayar SPP tapi buat beli hp. Karena ingat saya jangan cash tapi voucher. Tapi ada yang voucher ada yang masuk tahunan. Saya ingin dipastikan anggarannya digunakan untuk pendidikan. Bagaimana memastikan anak-anak didorong untuk sekolah," kata Kang Yoto dalam rapat evaluasi yang dihadiri seratus lebih jajaran SKPD Kabupaten Bojonegoro.
Dalam rapat evaluasi ini Kang Yoto juga memantau perkembangan perekonomian di Bojonegoro. Termasuk sejumlah kecamatan yang siap-siap menghadapi panen.
"Saya minta Pak Camat juga memantau panen. Nanti dicek lebih jauh. Harga di atas Rp 3.200 sudah lumayan. Saya minta soal harga ini betul-betul diperhatikan, karena harga itu yang paling diperhatikan rakyat kita. Kalau turun mati kita," katanya.
Dia juga memantau perkembangan e-governance dan serapan anggaran APBD yang pada tahun 2016 ini sebesar Rp 3,86 triliun. Serapan sampai triwulan pertama tahun 2016 ini mencapai 12,5%. Evaluasi kemudian lanjut soal persiapan Ujian Nasional SMA yang tak lama lagi dihelat, kang Yoto ingin memastikan Ujian Nasional berlangsung jujur dan berintegritas.
"Jadi saya sudah ikuti semua sumpahnya, mudah-mudahan integritasnya naik. Yang lenting bukan hasilnya, tapi prosesnya jadi berhasil karena jujur. Jadi saya minta Pak Camat dan Bu Camat ikut hadir memastikan semua berjalan lancar baik dan jujur," imbau Kang Yoto.
Kang Yoto kemudian menegaskan agar para Camat dan jajaran SKPD ikut memantau program membebaskan Bojonegoro dari putus sekolah. Di Bojonegoro tidak ada batasan usia dan status perkawinan bagi siswa yang ingin belajar.
"Kita ini menganut pendidikan inklusif, anak SMA tidak lagi dibatasi usia. Misalnya 30 tahun mau SMA ya rapopo, asal dia mau sekolah. SMA brengosan semua juga nggak opo-opo," candanya memancing tawa hadirin.
"Jangankan menikah, hamil di luar nikah saja tidak boleh dipecat di sini, jadi selama anaknya mau sekolah harus didukung. Dia berhak mendapatkan pendidikan, malah bagus kok hamil gelem (mau) sekolah. Kalau mau cuti, tapi tidak dipecat, boleh neruskan lagi. Saya imbau Diknas jangan dikeluarkan, aliran inklusif ini," sambungnya sembari tersenyum.
Untuk memuluskan program ini, anggaran Rp 98 miliar disiapkan untuk beasiswa anti putus sekolah.
"Kepala desa jangan merasa berhasil kalau bisa menyalurkan. Berhasil itu kalau bisa memastikan tidak ada yang putus sekolah. 98 Miliar loh anggarannya, ibu bisa bikin jembatan tiga loh. Supaya menarik anak yang 7.000 tidak sekolah biar sekolah. Ada 49 ribu orang kita kasih beasiswa tahun ini. Semua harus tersalurkan dengan baik, saya bilang ke kepala desa kalau sisa dikembalikan kalau kurang tombokono (silakan diganti)," pungkasnya. (van/dra)
