Filipina Tolak Tawaran Militer RI, Fadli Zon: Lobi Pemerintah Harus Diperkuat

Jakarta - Otoritas Filipina menolak tawaran bantuan militer dan kepolisian Indonesia untuk terlibat upaya penyelamatan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap pemerintah terus mengupayakan lobi kepada pemerintah Filipina.

"Intinya pemerintah harus bekerja lebih keras, untuk mendapat respons dari Filipina, karena ini menyangkut nyawa warga negara kita," ujar Fadli saat dihubungi, Jumat (1/4/2016).

Meski penyanderaan ini berada di wilayah Filipina, semestinya pemerintah bisa melakukan lobi dengan misalnya kerjasama sebelumnya dalam bentuk joint operation. Sebab hubungan militer Filipina dan Indonesia terjalin baik.

"Ya, seharusnya hubungan kita dengan Filipina tidak ada masalah. Kejadian ini kan berada di wilayah mereka, ini mereka punya kedaulatan di situ. Jadi, kita harus punya lobi lebih jauh, mestinya bisa kerjasama, joint operation," tuturnya.

Fadli menekankan upaya lobi pemerintah untuk pembebasan 10 WNI ini harus dipercepat. Hal ini mengingat latar belakang kelompok Abu Sayyaf yang tak sungkan untuk mengeksekusi mati sandera bila tebusan uang tak diberikan.

Sementara, batas yang diberikan Abu Sayyaf Group sampai 8 April 2016.

"Ya makanya pemerintah harus pro aktif, karena Abu Sayyaf ini miitan, kita harus komunikasi terus dari pemerintah, dengarkan harapan keluarga langsung. Ambil langkah cepat. Kuatkan lobi," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, pihak Armed Forces of the Philippines (AFP) menyatakan tak memerlukan tawaran bantuan dari militer Indonesia.

"Dalam konstitusi, kami tidak diizinkan kekuatan militer (negara lain) di sini tanpa perjanjian," tutur juru bicara AFP Kolonel Restituto Padilla seperti dikutip dalam inquirer.net, Kamis (31/3/2016). (hty/fdn)