Fadli Zon: Gerindra Tak Akan Beri Bantuan Hukum Bila Sanusi Jadi Tersangka Korupsi

Jakarta - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menegaskan sikap partainya tegas terhadap kader yang melanggar aturan karena terlibat korupsi. Menurutnya, Gerindra tak akan memberikan bantuan hukum bila Mohamad Sanusi ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dia harus bertanggungjawab penuh apa yang dia lakukan. Ini mencoreng nama baik partai. Kami tak ingin memberikan kesan pembelaan terhadap tindak pidana korupsi. Kami akan ambil sikap tegas," ujar Fadli saat dihubungi, Jumat (1/4/2016).

Dia menambahkan bila Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sudah menginstruksikan kepada setiap kader baik di legislatif ataupun eksekutif agar tak melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Bila melanggar, maka konsekuensi yang ditanggung kader tersebut berupa ancaman pemecatan dari anggota partai.

"Kita sudah tegas dalam korupsi, narkoba agar jangan sampai dilakukan. Ini sudah disampaikan Pak Prabowo berulang kali. Agar jangan sampai dilakukan, baik anggota DPR pusat, DPRD provinsi, kabupaten, kota," tuturnya.

Namun, menurut Fadli selama KPK belum memberikan keterangan resmi terkait kasus yang diduga menyeret Mohamad Sanusi maka perlu asas praduga tak bersalah.



"Tentu kita dalam kasus ini juga harus mendengar keterangan kepada KPK. Kita juga tetap berpegang asas praduga tak bersalah. Bila terbukti, tentu Gerindra punya mekanisme untuk menetapkan sanksi," sebut Wakil Ketua DPR itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, penyidik KPK menangkap Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Mohamad Sanusi dalam operasi tangkap tangan, Kamis (31/3), kemarin. Belum diketahui dugaan keterlibatan Sanusi dalam kasus korupsi apa.

Ruang kerja Sanusi di gedung DPRD DKI juga sudah disegel KPK. Begitupun mobil jaguar milik Sanusi sudah diamankan pihak KPK.

(hty/erd)