Ditjen Imigrasi dan Kemenkum HAM Buka Unit Layanan Paspor di Banyuwangi

Jakarta - Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia membuka lima Unit Layanan Paspor (ULP) dan perpanjangan visa di Indonesia. 5 ULP baru itu 2 diantaranya berada di Jawa Timur, yaitu Banyuwangi dan Tanjung Perak.

Sementara lainnya ada di Tebing Tinggi Sumatra Utara, Kalimantan Timur dan Lombok. Kelimanya dibuka lantaran berada di wilayah yang memiliki volume dan aktivitas tinggi. Kantor ULP ini dibuat lebih dekat dengan masyarakat lantaran pihaknya berupaya meningkatkan dan memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Setiap tahun kita buka lima Kantor ULP dan ini merupakan cikal bakal kantor imigrasi. Banyuwangi jadi salah satu kota yang dipilih pertibangannya, volume pelayanan sangat besar, animo pelayanan pembuatan paspor yang dilayani Kantor Imigrasi banyak. Kedua ada beban wilayah. Misalnya di Jember. Terlalu jauh jika melayani di Banyuwangi, sehingga itu menjadi pertimbangan," kata Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny F Sompie saat berkunjung ke Kantor ULP Banyuwangi, Kamis (31/3/2016).

Menurut mantan Kepala Divisi Humas Mabes Polri tersebut, kedatangannya ke Bumi Blambangan salah satunya untuk melakukan pengecekan terkait kesiapan pengoperasian ULP di Banyuwangi. Jika tahun ini rampung maka ULP Banyuwangi bisa melayani kabupaten yang berada di jalur tapal kuda, seperti Situbondo dan Bondowoso. ULP yang dibangun di beberapa titik di Indonesia itu juga diproyeksikan sebagai cikal bakal kantor imigrasi.

"Ini untuk lebih mendekatkan pelayanan keimigrasian. Orang Banyuwangi dan Situbondo yang ingin mengurus paspor, jadi tidak perlu jauh ke Jember atau ke Bali. Karena bisa langsung ke Banyuwangi. Ini langkah awal, suatu saat nanti akan menjadi cikal bakal membuat kantor imograsi di wilayah baru termasuk di Banyuwangi," terang Ronny didampingi Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, Widodo Ekatjahjana.

Pembuatan ULP dan perpanjangan visa di Banyuwangi ini, juga dimaksutkan untuk pengawasan lebih ketat terhadap turis-turis asing yang masuk ke Indonesia. Sejak 2015 lalu, setiap tahunnya Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM mencanangkan pembuatan 5 ULP. Ditargetkan hingga 2019 ada 25 kantor ULP baru yang tersebar di seluruh Indonesia. Upaya ini juga untuk melalukan pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan dengan meningkatkan kecermatan serta ketelitian dilakukan secara maksimal.

"Imigrasi sebagai pelayanan terdepan. Bagaimana kita meneliti identitas paspor yang benar. Dengan pelayanan ini kita bisa lebih cepat, untuk pengecekan identitas pemohon. Jangan sampaai dia (pemohon) jadi korban trafficking, karena identitasnya ternyata tidak benar," paparnya. (dnu/dnu)