Pengakuan Sekretaris MenPANRB yang Teken Surat Fasilitasi Politisi Hanura

Surabaya - Surat permohonan fasilitasi politisi Partai Hanura yang dikeluarkan KemenPANRB benar adanya. Surat tersebut dibuat tanpa sepengetahuan dan tanpa ada perintah dari Menpan RB Yuddy Chrisnandi.

Berikut adalah pengakuan Sekretaris KemenPANRB Dwi Wahyu Atmaji perihal surat tersebut. Dwi adalah orang yang menandatangani surat tersebut.

"Minggu lalu saya seharian tidak di kantor. Kemudian staf saya melaporkan kalau Sekretaris Pribadi Pak Menteri menemui sekretaris saya," ujar Dwi kepada wartawan saat mendampingi Yuddy Chrisnandi makan malam dan ramah tamah bersama Gubernur Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (31/3/2016).

Sekretaris pribadi MenPANRB berkata kepada sekretaris Dwi bahwa ada arahan dari MenPANRB untuk membuat semacam surat rekomendasi kepada Menteri Luar Negeri. Surat rekomendasi itu menyatakan bahwa ada kolega Menpan RB yang hendak ke Australia dan meminta agar difasilitasi selama di Australia.

"Kolega itu pak Wahyu Dewanto (anggota Fraksi Partai Hanura di DPRD DKI)," kata Dwi.

Menerima pesan seperti itu, sekretaris Dwi langsung mengonsepkan surat yang ditujukan ke menteri luar negeri. Sewaktu Dwi datang ke kantor, konsep surat sudah jadi. Dwi melihat bahwa di surat itu ada lampiran yang berisi rencana perjalanan Wahyu selama di Australia. Di lampiran itu dijelaskan secara lengkap di hotel mana Wahyu menginap.

"Mestinya surat itu rada keliru, kata-kata permintaan akomodasi mestinya tidak ada karena pak Wahyu sudah mengatur sendiri termasuk akomodasi," lanjut Dwi.

Namun Dwi langsung menandatangani saja surat itu. Keputusannya menandatangani surat itu kini disesalkan Dwi. Dan Dwi mengakuinya karena dia kurang cermat karena kesibukan dan tugas yang mendesak saat itu. Setelah ditandatangani, surat itu kemudian dikirim oleh staf ke Sekjen Menteri Luar Negeri.

Setelah surat dikirim, barulah Dwi melapor ke Yuddy. Menurut Dwi, saat itu Yuddy langsung menegurnya karena Yuddy tidak merasa memerintahkan membuat surat itu.

"Tapi surat sudah terlanjur dikirim. Saya juga tidak melakukan rekonfirmasi ke Kemenlu untuk menarik surat itu. Namun dari laporan yang saya terima, Pak Wahyu tak mendapat fasilitas yang diminta dalam surat itu," jelas Dwi.

Dwi sendiri akan mencoba berbicara dengan Sekretaris Pribadi MenPANRB dan menanyakan mengapa menyampaikan arahan bahwa Menpan RB telah memerintahkan untuk membuat surat fasilitasi, padahal kenyataannya tidak demikian.

"Saya kira akan saya lakukan besok karena saat ini saya masih di Surabaya. Tapi pada intinya surat itu memang ada dan bukan hoax. Tetapi surat dibuat tanpa sepengetahuan menteri. Dan pak menteri sudah menegur saya," tandas Dwi.

(iwd/dnu)