Busyro Dorong Presiden Bentuk Tim Independen untuk Evaluasi Kinerja Densus

Yogyakarta - Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas mendorong Presiden Joko Widodo untuk segera bertindak atas kasus kematian Siyono. Dia berharap Jokowi membentuk tim independen untuk mengevaluasi kinerja Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan Densus 88.

"Sudah saatnya presiden membentuk tim independen untuk mengevaluasi pola kerja BNPT dan Densus 88," ujar Busyro saat ditemui di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta Jalan Cik Ditiro, Rabu (30/3/2016).

Tak hanya itu, Busyro berharap Jokowi memerintahkan BPK, BPKP, PPATK untuk mengaudit dari mana asal dana operasional BNPT dan Densus 88.

"PPATK jangan hanya melansir temuan dana dari Timur Tengah untuk terorisme. Tapi juga dari mana uang operasional BNPT?" tanya Busyro.

"Kita ini berdaulat. Kalau terbukti uang dari asing dan tidak terkontrol?" imbuhnya.

Tak hanya itu, Busyro menilai kondisi saat ini menunjukkan adanya kriminalisasi terhadap Islam.

"Presiden harus bertindak, kriminalisasi terhadap muslim sudah secara masif, sistematis, dan terstruktur," tutur Busyro.

Kondisi ini, kata Busyro adalah lagu lama. Dia bercerita pernah menangani kasus serupa di Medan, Solo, dan Palembang.

"Sama seperti yang saya pernah tangani dulu, hasilnya banyak kejanggalan. Jaksa mengakui berada di bawah tekanan intelijen, kami khawatir hal itu akan terulang," ulasnya.

"Allah tidak akan pernah tidur, Allah akan berpihak pada hambanya yang memilih jalan kemanusiaan dengan cara yang diridoi," kata mantan ketua KPK ini.

Dorongan Busro ini terkait tewasnya terduga teroris, Siyono. Selasa (29/3) kemarin, keluarga Siyono mengadu ke PP Muhammadiyah. Busro hadir dalam acara itu. Juga komisioner Komnas HAM Siane Indriani dan maneger Nasution. (sip/trw)