Menteri PUPR: KPK Dukung Kelanjutan Proyek Hambalang

Jakarta -
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan KPK telah memberikan lampu hijau terkait kelanjutan proyek Hambalang. Basuki menyebut aset Hambalang tidak dalam sitaan KPK.

"Tim audit ini baik teknis dan lingkungan telah melapor ke KPK tanggal 28 Maret 2016. Kami dilapori KPK mendukung rencana memanfaatkan aset negara," kata Basuki saat jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/3/2016).

Basuki menyebut bahwa KPK mendukung kelanjutan proyek tersebut. KPK memang tidak melakukan penyitaan terhadap proyek itu tetapi masih terus memproses kasus hukum terkait proyek itu.

"Dengan pengertian saat ini KPK meminta dukungan proyek untuk penggunaan masalah hukum, bukan menyita proyek," kata Basuki.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo serius ingin melanjutkan megaproyek pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor. Sore ini Jokowi menggelar rapat perdana membahas proyek itu.

Rapat terbatas ini digelar di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (3/3/2016) sekitar pukul 17.00 WIB. Rapat digelar setelah rapat tentang pengalihan Kewenangan Pengelolaan Taman Nasional Laut yang baru saja selesai.

Tampak yang sudah hadir Menpora Imam Nachrowi, Menteri PUPERA Basuki Hadi Muljono, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Jaksa Agung M Prasetyo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan sejumlah menteri yang sudah ikut di rapat sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, nasib proyek Hambalang menjadi perhatian serius Presiden Jokowi setelah dia sidak ke lokasi pada Jumat (18/3) lalu. Jokowi sudah menentukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti proyek Hambalang ini. (dhn/fjp)