DPR Mau Bangun Perpustakaan, Seskab: Moratorium Pembangunan Gedung Masih Berlaku

Jakarta - DPR RI tengah berencana membangun gedung baru yang didalamnya termasuk perpustakaan senilai Rp 570 miliar. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengingatkan bahwa hingga saat ini masih berlaku moratorium pembangunan gedung.

"Bahwa Presiden pada tahun 2014 telah menyampaikan moratorium untuk seluruh pembangunan gedung. Ini berlaku umumnya, kecuali untuk pendidikan dan keperluan mendesak yang dianggap penting untuk kepentingan negara," kata Pramono di kantornya, Jl Veteran, Jakpus, Selasa (29/3/2016).

Pramono menjelaskan, satu bulan yang lalu Presiden juga telah menggelar rapat terbatas yang khusus membahas soal moratorium pembangunan gedung. Dalam arahannya, Jokowi menegaskan bila memang akan melakukan pembangunan gedung, harus yang benar-benar dibutuhkan rakyat.

"Dalam ratas kurang lebih 1 bulan lalu, Presiden juga memimpin sendiri. Satu persatu gedung-gedung yang mana yang diizinkan dan yang mana yang tidak. Termasuk, di dalamnya adalah yang perlu dilakukan peninjauan ke lapangan. Nah dalam konteks itulah karena izin itu selalu disampaikan Presiden melalui Seskab, seskab akan mengeluarkan itu kalau sudah ada arahan Presiden," jelas Pramono.

Sementara itu, terkait rencana pembangunan gedung DPR termasuk perpustakaan yang bernilai Rp 570 miliar, presiden belum menentukan sikap setuju atau tidak setuju. "Mengenai apapun yang akan dibangun ini tentunya Seskab akan keluarkan itu kalau sudah ada arahan Presiden," tegas Seskab.

Seperti diketahui, DPR berencana membangun gedung baru yang di dalamnya terdapat perpustakaan parlemen terbesar se-Asia Tenggara. Perpustakaan yang akan dibangun bernilai Rp 570 miliar. Perpustakaan ini direncanakan bisa menyimpan 600.000 buku dan terbuka untuk umum. Tetapi belum ada penjelasan soal rancangan atau spesifikasinya. Ketua DPR Ade Komarudin yakin rencana pembangunan gedung DPR dan perpustakaan parlemen akan berjalan lancar. Bahkan, Akom siap menghadapi segala penolakan.

"Saya siap hadapi baik luar DPR, dalam, termasuk jika pemerintah yang menolak," ucap politikus Golkar ini. (kha/rvk)