Seskab: Pemerintah Berkoordinasi untuk Tangkap Penyandera 10 WNI

Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah akan melakukan usaha pembebasan 10 WNI yang disandera kelompok Abu sayyaf di Filipina. Koordinasi juga tengah dilakukan untuk menangkap para pelaku penyandera.

"Pemerintah sedang mengupayakan dan berkoordinasi terhadap penyanderaan yang dilakukan kepada 10 WNI yang diduga dilakukan oleh kelompok milisi tertentu di perairan Sulawesi Utara dan diduga berasal dari negara tetangga," kata Pramono di kantornya, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (29/3/2016).

Pramono menegaskan, pemerintah akan segera memutuskan respons yang akan dilakukan terhadap kelompok Abu Sayyaf. Kemungkinan terbesar akan dilakukan penyerbuan dan penangkapan terhadap kelompok Abu Sayyaf.

"Pemerintah sedang mengkoordinasikan untuk segera bisa dilakukan penangkapan kepada orang yang melakukan penyanderaan, karena bagaimana pun mereka telah melakukan tindakan kriminal di wilayah NKRI," jelasnya.

"Sehingga dengan demikian Bu Menteri Luar Negeri (Retno LP Marsudi) sekarang ini sedang mengumpulkan data dan kami juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan aparat TNI untuk membantu agar proses pembebasan penyanderaan bisa dilakukan," imbuhnya.



Sementara itu, soal permintaan uang tebusan sebesar 50 juta Peso atau senilai Rp 15 miliar, pemerintah tidak akan mengakomodir. Opsi yang paling mungkin dijalankan adalah mengerahkan pasukan untuk melakukan penangkapan.

"Ya kalau dilihat motifnya adalah mereka meminta uang. Jadi motifnya motif perampokan. Meminta tebusan uang. Dan ada kemungkinan apakah uang itu hanya dilakukan untuk kepentingan mereka atau milisi. Sehingga dengan demikian akan dipelajari lebih hati-hati," tutur Pramono.

10 WNI yang menaiki Kapal Tug Boat Brahma 12 yang mengarungi perjalanan menuju Sulu, Filipina, diserang kelompok Abu Sayyaf dan diduga dibawa ke Pulau Basilian. Sementara, kapalnya ditinggalkan para pelaku di Tawi-tawi.

(kha/hri)