"Dia (Dinas Sosial) ada PHL juga kok. Makanya oknumnya juga ada main," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (28/3/2016).
Sebetulnya, imbuh Ahok, kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Sosial untuk merazia Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sudah ada. Namun demikian, para PHL yang dipekerjakan acapkali memanfaatkan razia itu untuk menarik duit dari yang dirazia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oknum-oknum menarik uang setoran dari orang-orang jalanan yang sudah dirazia namun ingin turun ke jalanan lagi. "Sudah ketangkap, setor uang, balik lagi. Malah kita kasih kos ke dia, nanti siang-siang dia minta izin, bayar, keluar lagi," kata dia.
Ahok juga mengimbau agar para pihak pemerhati orang jalanan yang ingin membantu, cukup memberikan informasi soal identitas anak jalan saja ke Pemrpov DKI. Nantinya, Pemprov DKI-lah yang akan menangani para anak jalanan itu.
"Banyak pengamat, aktivis, bilang mau bantu anak jalanan. Enggak usah bantu, kasih tahu saya namanya deh, saya urusin. Kirim saja ke kami, kalau ada orang kami main di lapangan maka saya pecat," kata Ahok.
Pemprov DKI Jakarta punya Yayasan Pondok Karya Pembangunan yang menaungi sekolah dengan asrama. Dua ribuan anak bisa ditampung di sekolah itu. Diharapkan, tak ada lagi pengemis apalagi pengemis yang minta makan di jalanan.
"Kalau cuma mau makan, di Jakarta enggak ada yang mengemis makan sebetulnya. Lihat saja kalau bulan Ramadhan, yang makan juga orang kerja. Kalau pengemis di Jakarta (beralasan) enggak ada makan, nongkrong di masjid saja, mandi dapat, adem, dapat makan," kata dia. (dnu/aan)











































