Artidjo Dkk Perberat Hukuman Anak Buah Bupati Beraset Rp 250 Miliar

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan jaksa terhadap Abdur Rouf dalam kasus korupsi. Rouf merupakan kurir yang dikirim Fuad Amin saat menjabat Ketua DPRD Bangkalan, Jatim, untuk mengambil jatah bulanan dari pengusaha Antonius Bambang Djatmiko.

Bambang merupakan Direktur HRD PT Media Karya Sentosa. Bambang memberikan jatah bulanan kepada Fuad agar pihaknya memenangkan blok migas di Bangkalan. Jatah bulanan ini bervariasi, dari Rp 100 juta hingga Rp 1 miliar.

Kerjasama jahat itu terbongkar saat KPK mengendus rencana Bambang akan memberikan jatah bulanan Rp 700 juta ke Fuad pada 1 Desember 2014. Bambang  menyuruh Sudarmono sedankan Fuad menyuruh Rouf.

Saat sesama kurir sedang serah terima uang di Jalan Bangka, Jakarta Selayan, KPK mencocok keduanya. KPK langsung mengejar Bambang yang ada di rumahnya di Jakarta dan Fuad yang ada di Bangkalan. Kasus ini pun terkuak, termasuk harta fantastis Fuad yang mencapai Rp 250 miliar. Mereka yang terlibat di kasus ini diadili secara terpisah.

Jaksa menuntut Rouf dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Tapi Pengadilan Tipikor Jakarta hanya menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara. Vonis ini dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Atas vonis ini, jaksa lalu kasasi dan meminta Rouf dihukum sesuai tuntutan. Apa kata MA?

"Mengabulkan permohonan kasasi jaksa," demikian lansir panitera Mahkamah Agung (MA) dalam websitenya, Senin (28/3/2016). Duduk sebagai ketua majelis hakim agung Artidjo Alkostar dengan anggota MS Lumme dan Abdul Latief.

Adapun hukuman Antonius Bambang Djatmiko juga diperberat. Awalnya Antonius dihukum 2 tahun penjara dan jaksa kasasi dengan tuntutan 3 tahun penjara. Tuntutan itu dikabulkan oleh majelis kasasi yang terdiri dari Artidjo Alkostar dengan anggota MS Lumme dan Krisna Harahap.

Lalu bagaimana dengan Fuad Amin? Fuad dihukum 13 tahun penjara dan aset Rp 250 miliar dirampas negara oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Aset itu dalam bentuk rumah, tanah, kendaraan, apartemen hingga berbagai investasi di bank. Putusan ini sedang diuji kembali di tingkat kasasi. (asp/fdn)