Rapimnas PAN Akan Membahas soal Tax Amnesty hingga Penyelewengan Dana Desa

Yulida Medistiara - detikNews
Minggu, 27 Mar 2016 15:59 WIB
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Partai Amanat Nasional hari ini menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas). Rapimnas ini akan membahas tentang Pilkada 2017, isu politik, ekonomi, APBN, hingga MEA.

"Yang dibahas antara lain Pilkada 2017, pendaftaran dalam waktu dekat akan mulai. Pilkada DKI, Aceh, Banten, Papua Barat, Sulawesi Barat, itulah yang akan kami bahas," kata Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan, di sela Rapimnas, di Hotel Kartika Chandra, Jl Gatot Subroto, Minggu (27/3/2016).

Rapat ini dihadiri oleh beberapa elite partai PAN seperti Ketua Dewan Kehormatan sekaligus pendiri DPP PAN Amien Rais, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PAN Soetrisno Bachir, Ketua Fraksi PAN DPR Mulfahri dan Wasekjen DPP PAN Sonny Sumarsono.

Dalam pidato di depan kader PAN, Zulkifli juga membicarakan tentang perkembangan politik. Ia berharap masing-masing pemimpin negeri tidak saling menjatuhkan sehingga terjadi kegaduhan politik.

Zulkifli juga menyinggung tentang isu ekonomi. Menurut dia soal kendala pajak yang tidak sesuai harapan, akan mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Pentingnya DPR membahas Tax Amnesty, pajak Indonesia yang berada di luar negeri menjapai 2000 miliar dollar, bukan sedikit. Ada info, tidak seratus miliar dollar. Saya kira penting, DPR setelah reses membahas tax amnesty ini agar memberikan kepastian hukum bagi teman-teman yang sudah kadung menyimpan uang di luar Negeri, dibawa masuk lagi, ini pemasukan yang luar biasa besar bagi Negeri. Itu salah satu rekomendasi kita, DPR segera membahas itu. Dalam masa sidang setelah reses nanti," ujar Zulkifli yang juga Ketua MPR itu.

Ketiga, Rapim ini juga akan membahas soal APBN yang terbatas. Zulkifli berharap APBN jangan dipolitisasi misalnya anggaran desa yang ada lebih dari 40 Triliun.

"Jangan sampai dijadikan komoditas politik. Tentu kita sampaikan kepada pemerintah dan bapak presiden," kata Zulkifli.

Di awal tahun 2016, memasuki MEA yang harus diperhatikan tidak hanya soal politik dan ekonomi, tetapi juga soal sosial budaya. Ia berpesan agar perang terhadap narkoba juga dilaksanakan.

"PBB tidak sembarangan mengeluarkan rilis, Indonesia merupakan tempat peredaran narkoba terbesar di Asia. Tepatkan disampaikan Presiden kita darurat narkoba bahwa narkoba menjadi musuh kita bersama, nyata adanya. Ka BNN menyatakan 40-50 org mati setiap hari, akan kita bahas oleh PAN, desa kabupaten, pusat untuk melakukan gerakan melawan narkoba. Kita tidak boleh nyerah negara tidak boleh kalah," kata Zulkifli.

(erd/erd)