Kadin DKI: UU LLAJ Harus Direvisi untuk Tampung Taksi Online

Jakarta - Angkutan umum online masih jadi kontroversi. Kamar Dagang Industri (Kadin) DKI mendorong Pemerintah membuat payung hukum untuk Uber dkk.

Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan kini angkutan umum online sudah terlanjur disenangin masyarakat. Dia meyakini akan ada resistensi hebat jika angkutan umum tersebut dihapus. Apalagi aplikasi-aplikasi tersebut menciptakan lapangan pekerjaan.

"Masyarakat lebih memilih dengan pindah ke online. Karena mereka menilai lebih gampang, tarif lebih murah. Ini kan hanya persaingan biasa," tutur Sarman usai talkshow di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (26/3/2016).

Dia mengatakan transportasi aplikasi online ini sebagai kreavifitas usaha yang melibatkan teknologi.

"Kita berharap supaya pemerintah segera dengan bijak menyikapi ini secara sirius dan cepat. Kita harapkan 31 Mei akhir polemik ini, apakah ini akan dilebarkan, apakah dengan format baru," katanya.

Terkait revisi UU LLAJ, dinilainya sudah harus dilakukan untuk mengakomodir transportasi berbasis aplikasi online. Teknologi menurutnya tak bisa dilarang dan harus disesuaikan dalam aturan.

"Saya setuju. Jadi, harapan kami ke depan, agar revisi UU LLAJ merespons pemakaian teknologi. Ini harus diantisipasi. Sekarang ada aplikasi online ya harus diatur dalam undang-undang kita," sebutnya.

(hty/tor)