Organda DKI: Rekam Jejak Sopir Uber dan GrabCar Harus Jelas, Jangan Pengemudi Liar

Jakarta - DPD Organda DKI berharap transportasi berbasis aplikasi online seperti Uber dan GrabCar segera menyelesaikan persyaratan yang diminta pemerintah. Namun, bila hingga 31 Mei 2016, persyaratan juga belum diselesaikan, maka pemerintah diminta tegas untuk mencabut aplikasi online.

Komitmen pemerintah terhadap aspirasi yang disuarakan pengemudi konvensional harus didengar.

"Di situ kan ada Menko Polhukam, Menkoinfo, Menhub sudah jelas diberikan tenggat waktu dua bulan. Nah, ini yang ditunggu. Kalau juga belum siap, dan tak bisa dipenuhi ya maka dicabut aplikasi itu," kata Sekretaris DPD Organda DKI JH Sitorus dalam talkshow di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/3/2016).

Sitorus menambahkan persoalan krusial yang harus dibenahi adalah kesesuaian tarif. Pihak Uber dan GrabCar harus paham masalah tarif murah ini telah membuat sistem yang tak adil.

"Harus ada kesetaraan, bagaimana komitmen penyelesaian dari persoalan ini. Semua harus ada aturan memang, bagaimana kita sama-sama menerapkan SPM (standar pelayanan minimum, red)," tuturnya.

Tak lupa, dia menyinggung agar latar belakang pengemudi juga menjadi perhatian dalam pelayanan Uber dan GrabCar. Seperti halnya transportasi konvensional seperti taksi dan lainnya yang terus menekan adanya pengemudi 'tembak'.

"Pengemudi itu harus ada back groundnya. Jangan ada pengemudi liar yang tak jelas latar belakangnya. Kita juga memerangi pengemudi tembak, ini kita perangi dan sudah ada pengarahan-pengarahan pemilik angkutan," sebutnya.

(hty/dra)