Hanura Soal Reshuffle Kabinet: Kami Proaktif pada Arahan Presiden

Jakarta - Partai Hanura menyatakan dukungannya pada pemerintah. Soal reshuffle Hanura menyerahkannya pada Presiden Jokowi dan proaktif bila diperintah Presiden untuk menyiapkan kadernya.

"Kami menghormati dan mendukung hak prerogatif presiden mengambil keputusan untuk mengangkat atau memberhentikan menterinya, sesuai dengan konsep strategis beliau. Oleh karena itu berkaitan dengan itu Partai Hanura menunggu perintah presiden. Sikap kita proaktif mengikuti apa yang beliau arahkan kepada kami," kata Sekjen Hanura Berliana Kartakusuma saat berbincang dengan detikcom, Kamis (24/3/2016).

Berliana menjelaskan Hanura secara rutin mengadakan evaluasi bagi kadernya baik di level eksekutif dan legislatif. Berliana mengungkapkan evaluasi itu untuk mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan oleh rakyat.

"Ada pembinaan di eksekutif, legislatif itu ada di struktur partai. Oleh karena itu evaluasi itu pasti kalau tidak bagaimana pertangunggjawaban kita kepada pemilih Hanura dan masyarakat Indonesia," jelas Berliana.

Soal evaluasi menteri, Berliana menjelaskan kewenangan itu ada di pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Sebagai sesama partai politik pihaknya mengatakan tidak etis bila menilai partai lain.

"Kemenpan RB sebagai institusi resmi punya kewenangan menilai kinerja para menteri. Kemudian tentu dilaporkan kepada Bapak Presiden tentu Bapak Presiden akan mempertimbangkan temuan-temuan, evaluasi dan segala macam. Tentu secara kementerian kalau sesuai harapan kan pasti diberi amanah, kalau kurang barangkali akan ditambah segala macam," katanya.

"Ya kalau tidak memenuhi harapan beliau tentu adalah kewenangan beliau untuk melakukan pergantian dan seterusnya. Saya kira seperti itu. Saya kira tidak punya kompetensi menilai dari parpol lain. Saya kira tidak etis kalau Hanura menilai kinerja menteri partai lain," tandasnya.

Alasannya yang paling mengetahui kinerja para menteri adalah presiden sendiri. Presidenlah yang memiliki parameter mengenai program-program yang menjadi fokus kerjanya.

"Yang punya parameter memenuhi konteks nawacita itu presiden sendiri ya. Saya tidak punya kompetensi untuk melampaui itu. Serahkan kepada presiden dengan berbagai staf ahli, masukan dari pemerintahan dan tokoh masyarakat pasti beliau akan menghimpun itu untuk kepentingan masyarakat banyak," pungkasnya. (erd/erd)