PDIP Minta Jokowi Beri Kepastian Soal Reshuffle Kabinet

Jakarta - Kabar soal perombakan kabinet Kerja Presiden Jokowi kembali merebak. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, berharap perombakan kabinet (reshuffle) merupakan langkah meningkatkan efektivitas keja pemerintahan.

"Persoalan reshuffle hanya kehendak presiden, PDIP kami menyerahkan kepada presiden. Sekiranya presiden akan melakukan itu, kami berharap itu merupakan langkah meningkatkan efektivitas kinerja di pemerintahan mempercepat program-program kerakyatan dan menjaga, memperkuat konsolidasi pemerintahan ini," kata Hasto saat berbincang dengan detikcom, Kamis (24/3/2016).

Sebelumnya Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno secara gamblang menyebut sejumlah posisi menteri dirasa kurang tepat. Namun Hasto menyerahkan usulan ini kepada presiden dan mengelak bahwa isu reshuffle muncul dari partai berlambang banteng yang menaunginya.

"Kami tidak pernah berbicara tentang aspek-aspek kepatutan. Kami lebih kepada bagaimana seluruh menteri ini yang kredibel mewujudkan nawacita presiden. Persoalan bagaimana reposisi ataupun penggantian kabinet sekali lagi kami menghormati hak prerogatif presiden. Isu reshuffle kembali muncul dari pemerintahan bukan dari PDI-Perjuangan," jelasnya.

Hasto pun menyarankan agar para menteri bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya ketimbang memikirkan isu ini. Hasto kemudian meminta presiden untuk segera menjawab soal isu ini agar tidak dimanfaatkan menjadi isu politik.

"Lebih baik seluruh menteri bekerja tetap berkonsentrasi pada ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dan segala sesuatunya diserahkan pada presiden," katanya.

"Demikian pula dengan nama-nama yang beredar itu presiden harus segera ada upaya untuk mengambil keputusan mengenai hal tersebut dan presiden harus memastikan reshuffle jadi atau tidak. Jangan sampai isu itu menciptakan isu-isu politik yang tidak perlu yaitu munculnya nama-nama pengganti menteri dan reposisi jabatan baru," imbuhnya.

Hasto menegaskan agar tidak menjadi isu politik dan berlarut-larut, Presiden Jokowi diminta segera menjawab isu reshuffle. Alasannya isu ini memiliki dampak luas khususnya pada bidang ekonomi.

"Karena ini sudah menjadi isu sejak beberapa bulan terakhir sudah saatnya presiden memberikan arah serta menegaskan terhadap akan dilaksanakannya reshuffle atau tidak," tegasnya.

"Segala sesuatunya mengingat tanggung jawab pemerintah berat di bidang ekonomi sehingga jangan sampai ada  ketidakpastian partai politik dengan rencana atau kebijakan strategis presiden untuk melakukan reshuffle. Sudah saatnya presiden masuk dan memberikan keterangan pada publik terkait hal tersebut. Jangan sampai jadi isu politik oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan," katanya. (van/van)