Presiden Ingin Akomodir Taksi Konvensional dan Online Sebagai Jalan Tengah

Jakarta - Kehadiran taksi berbasis aplikasi menuai polemik karena dianggap illegal, hingga terjadi demonstrasi besar di Jakarta. Juru bicara Presiden, Johan Budi menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo menginginkan keduanya diakomodir.

"Presiden tentu tidak mengabaikan apa yang menjadi protesnya para driver atau sopir taksi atau angkutan secara konvensional, tapi juga Presiden menyampaikan tentu tidak bisa juga menutup mata terhadap kepentingan atau keinginan masyarakat lain yang ingin juga diwadahi untuk memperoleh angkutan melalui aplikasi," ucap Johan Budi di Istana, Jakarta, Kamis (24/3/20216).

"Karena itu jalan tengahnya adalah sudah diperintahkan ke Menteri Kominfo dan Menhub untuk memfasilitasi itu, dengan catatan sesuai dengan aturan perundang-udangan yang berlaku," imbuhnya.

Johan menyebut, salah satu upaya mengakomdir itu misal dengan meminta taksi online yaitu Grab Taksi dan Uber untuk memenuhi sejumlah syarat yang diharuskan Undang-undang. Misal terdaftar resmi, bayar pajak, dan lainnya.

"Di sisi yang lain juga Presiden menyampaikan melalui Menko Polhukam itu bisa dibuatkan beberepa kemungkinan apakah bisa misalnya mengubah itu dengan Perpu atau aturan-aturan, nanti dikaji lebih lanjut," tuturnya

"Tapi poinnya apa yang disampaikan para supir taksi yang konvesional itu tentu diakomodir juga," imbuh mantan pimpinan KPK itu.

Sebelumnya, Menhub Ignasius Jonan juga menerangkan persoalan sebenarnya bukan pada penenerapan aplikasi atau tidak, tapi sarana transportasi yang digunakan. Jonan menyebut Uber dan Grab illegal karena angkutannya tidak terdaftar.

"Ini sarananya loh, sarana transportasinya. Jadi mobilnya sebagai kendaraan umum. Sesuai UU Lalu Lintas Jalan Nomor 22 tahun 2009 kendaraan ini harus terdaftar, terdaftar itu enggak bisa perorangan harus berbadan hukum. Itu undang-undang," ucap Jonan Selasa (22/3). (bal/dra)