Akom: Reshuffle Hak Prerogatif Presiden, Buat Apa Kita Turut Campur

Jakarta - Kabar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal kembali merombak susunan kabinetnya kembali berhembus. Sejumlah partai politik dan politisi di Dewan Perwakilan Rakyat, misalnya, memberikan saran agar beberapa menteri digeser.

Politisi Partai Golongan Karya yang juga Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden.  "Sekali lagi persoalan reshuffle bukan ranah DPR, itu hak prerogatif presiden buat apa kita turut campur," kata pria yang akrab disapa Akom itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/3/2016).

Presiden, kata Akom, tentu memiliki pertimbangan sendiri saat akan merombak susunan kabinet. Akom yang akan maju sebagai calon ketua umum Golkar itu juga tak mau berspekulasi bahwa Presiden akan merombak susunan kabinetnya usai munas partai berlambang pohon beringin itu.  

Munas Golkar nantinya tak hanya menyatukan antara kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie (Ical), namun juga menyatakan sikap mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

"Presiden tentu punya pertimbangan yang matang untuk mereshuffle, beliau punya kewenangan jadi semuanya kita serahkan kepada beliau yang punya hak prerogatif," kata Akom.

Munas Golkar sendiri rencananya akan digelar pada bulan Mei. Saat ini Golkar sedang menuntaskan merger kepengurusan Munas Ancol dan Munas Bali.

"Munas tetap pada bulan Mei, saya kira tetap sebelum tanggal 27 Mei. Saya akan bicara dengan saya akan bicara dengan Pak Ical hari Rabu depan untuk menentukan sidang pleno ke depan dan penyelesaian merger antara pengurusan hasil Munas Bali dan ditambah DPP dari pengurus Munas Ancol," kata Agung Laksono di kediamannya, JL Cipinang Cimpedak 2, Jakarta Timur, Rabu (23/3/2016).

PDIP sebelumnya mengirim sinyal kuat menginginkan sejumlah kursi menteri digeser. Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno dengan gamblang menyoroti kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno. "Karena sudah ada rekomendasi Pansus Pelindo II yang disahkan paripurna. Menteri Rini ini menimbulkan pro dan kontra yang luas," kata Hendrawan saat dihubungi, Senin (21/3/2016) kemarin.

PDIP ternyata juga sudah punya catatan evaluasi menyeluruh soal kinerja menteri. Hendrawan kemudian menyebut empat nama menteri yang posisinya dirasa kurang tepat.

"Misalnya Menteri Yuddy Chrisnandi menurut kami lebih tepat di Menristek Dikti, terus Siti Nurbaya lebih tepat di MenPANRB. Ignasius Jonan untuk Menteri BUMN. Perkiraannya kami begitu. Tapi, ternyata beda. Ya, kami hargai karena itu prerogatif Jokowi sebagai Presiden," sebutnya.

(erd/erd)