PDIP Ingin 4 Menteri Digeser, Jokowi Diharapkan Mandiri

Jakarta - PDIP mengirim isyarat 4 menteri kabinet kerja digeser dalam reshuffle kabinet yang kabarnya akan segera diumumkan. Presiden Jokowi diharapkan mengambil sikap mandiri dalam menata kabinetnya.

"Kalau presiden melakukan reshuffle kabinet, yang pertama harus dijaga adalah proporsi dari awal menteri profesional non parpol lebih banyak dibanding menteri parpol. Presiden juga harus mandiri, tidak diatur oleh partai-partai. Jadi partai yang ikut arahan dan aturan main presiden," kata Chief Executive Officer (CEO) Cyrus Network Hasan Nasbi kepada detikcom, Rabu (23/3/2016).

Hasan menegaskan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Presiden punya kuasa penuh termasuk untuk tidak mengakomodir permintaan parpol pengusungnya.

"Keputusan itu di tangan presiden. Jika Jokowi adalah kepala pemerintahan, dia harus mandiri dan tidak diatur partai," sambungnya.

Hasan menilai tak ada salahnya Jokowi memasukkan menteri dari parpol-parpol lain dalam reshuffle yang akan datang. Hal ini penting untuk membangun kekuatan di parlemen.

"Kalau memang Jokowi mau memperkuat soliditas parpol pendukung di parlemen supaya lebih seimbang kekuatannya, supaya parpol pendukung utama tidak bersikap seperti oposisi. Memang Jokowi sebaiknya memberikan parpol baru untuk masuk ke dalam kabinet, tapi konsekuensinya mengurangi jatah parpol yang sudah ada," katanya.

"Yang lebih penting perombakan kabinet ini tidak hanya sekedar akomodasi politik. Akomodasi politik oke, tapi itu bisa ditutup sektor yang tidak bermasalah hari ini. Yang penting mengganti menteri yang tidak kapabel, terlepas dia orang parpol atau tidak. Jadi presiden bisa membuat keseimbangan," pungkasnya.

PDIP sebelumnya mengirim sinyal kuat menginginkan sejumlah kursi menteri digeser. Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno dengan gamblang menyoroti kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno. "Karena sudah ada rekomendasi Pansus Pelindo II yang disahkan paripurna. Menteri Rini ini menimbulkan pro dan kontra yang luas," kata Hendrawan saat dihubungi, Senin (21/3/2016) kemarin.

PDIP ternyata juga sudah punya catatan evaluasi menyeluruh soal kinerja menteri. Hendrawan kemudian menyebut empat nama menteri yang posisinya dirasa kurang tepat.

"Misalnya Menteri Yuddy Chrisnandi menurut kami lebih tepat di Menristek Dikti, terus Siti Nurbaya lebih tepat di MenPANRB. Ignasius Jonan untuk Menteri BUMN. Perkiraannya kami begitu. Tapi, ternyata beda. Ya, kami hargai karena itu prerogatif Jokowi sebagai Presiden," sebutnya.

Apakah Presiden Jokowi akan menunjukkan kemandirian dalam pengambilan keputusan atau mendengarkan suara elite PDIP ini? (van/try)