Ini Tiga Arahan Presiden Jokowi Soal Kelanjutan Proyek Hambalang

Jakarta - Presiden Joko Widodo serius ingin melanjutkan megaproyek pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.  Presiden saat ini tengah memerintahkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk mengkaji kemungkinan untuk melanjutkan proyek senilai Rp 2,5 triliun itu.

Ada tiga arahan dari Presiden kepada Menteri Basuki. Pertama, Presiden meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit secara menyeluruh proyek tersebut dari sisi anggaran.

Kedua, Presiden juga meminta dilakukan audit secara teknis proyek tersebut. Audit teknis akan mencakup kelayakan proyek tersebut secara struktur. Terakhir, setelah audit finansial dan teknis dilakukan, maka akan dibahas di sidang kabinet.

Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat ini sudah membentuk tim untuk melakukan audit secara teknis. Tim audit teknis beranggotakan sejumlah pakar dari Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada (UGM) dan sejumlah perguruan tinggi lainnya.  

"Saya sudah membentuk tim dengan membawa pakar-pakar ITB, UGM dan lainnya untuk mengaudit teknisnya, gedungnya dan kondisi geologisnya," kata Basuki saat menemani Jokowi kunjungan kerja di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (23/3/2016).

Menurut Basuki, kajian secara teknis ini diperkirakan akan selesai dalam waktu satu bulan. Setelah audit teknis dan finansial selesai, maka akan dibawa ke sidang kabinet.

"Kalau sudah (selesai audit), baru dibawa ke sidang kabinet untuk diputuskan," kata Basuki.

Pada Minggu, 20 Maret 2016 lalu, Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat Yuyuk Andriati mengingatkan agar pemerintah juga merujuk  hasil penelitian tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) soal proyek Hambalang. Hasil penelitian tersebut tercantum juga dalam putusan Mahkamah Agung (MA) atas kasus dugaan korupsi di proyek Hambalang.

Tim PVMBG yang telah meneliti daerah tersebut menyatakan lokasi proyek tersebut di zona rawan.  "Sebenarnya untuk kasus Hambalang ini, terkait dengan akan dijalankan lagi proyek tersebut, KPK sebenarnya sudah melakukan pertemuan dengan BPK dan Kemenpora. Kami memberikan beberapa saran, termasuk juga sesuai dengan keterangan dari tim ahli yang sudah dikemukakan juga dalam persidangan kasus Hambalang ini. Bahwa sebenarnya lokasi tersebut tidak layak untuk dilakukan pembangunan dan harus ditinjau kembali kelayakannya untuk diteruskan proyek tersebut," ucap Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati ketika dihubungi detikcom, Minggu (20/3/2016).

Menurut Yuyuk, dari kajian tim ahli disebutkan bahwa kontur tanah  Hambalang tidak stabil. "Tapi saya tidak ingin membahas itu lebih dalam karena bisa dilihat dalam putusan itu, di situ sudah jelas," tutup Yuyuk.

(erd/nrl)