F-PDIP Walk Out dari Rapat Konsultasi BBM

Jakarta - F-PDIP melakukan walk out dari rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR yang membahas masalah kenaikan harga BBM. Hal tersebut dilakukan karena pimpinan rapat tidak mengabulkan beberapa permintaan F-PDIP, antara lain agar rapat dilakukan secara terbuka.Menurut Sekretaris F-PDIP, Jacobus Mayongpadang, F-PDIP mengajukan tiga buah permintaan pada pimpinan rapat, Ketua DPR Agung Laksono. Permintaan pertama adalah agar rapat dilakukan terbuka, sesuai dengan janji SBY yang ingin perubahan, sehingga tidak perlu ada hal yang ditutup-tutupi. Beberapa fraksi lain, seperti F-KB dan F-PDS juga meminta hal yang sama.Permintaan kedua adalah agar komisi yang terkait mesalah BBM memberi penjelasan terlebih dahulu, meskipun dalam agenda rapat pemerintahlah yang diberi kesempatan lebih dulu untuk memberi penjelasan."Komisi seharusnya diberi kesempatan lebih dahulu, karena masih banyak pekerjaan yang sedang dibahas komisi tapi ditinggalkan oleh pemerintah. Misalnya saja panitia anggaran masih konsultasi tentang perubahan APBN, tapi pemerintah sudah menaikkan harga BBM," kata Jacobus pada wartawan di Gedung DPR/MPR, Senin (14/3/2005).Permintaan ketiga, lanjut Jacobus, adalah agar tidak diadakan jumpa pers bersama usai konsultasi, karena dikhawatirkan ada manipulasi hasil konsultasi. Hal ini pernah terjadi sebelumnya saat presiden berkonsultasi dengan MPR dan DPD, di mana SBY mengatakan lembaga tersebut memahami kenaikan harga BBM, padahal dalam rapat hal tersebut tidak disepakati."Lucunya, Pak Presiden belum menanggapi apa-apa, tapi sebagian anggota DPR minta ini rapat tertutup, antara lain F-PD, F-PBR, dan F-PAN. Padahal mungkin saja presiden setuju ini rapat terbuka," tukas Jacobus.Walk out dilakukan pukul 20.15 WIB, sekitar 1 jam setelah rapat berlangsung. Jacobus keluar ruang rapat didampingi wakil dari F-PDIP, Ismayatun, I Made Urip, dan Gayus Lumbun. Jacobus menegaskan sikap yang diambilnya adalah sikap fraksi."Ini sikap F-PDIP keseluruhan, kami akan terus menolak kebijakan ini sampai semua syarat Undang Undang terpenuhi," ujarnya. (ast/)