17 Kepala Daerah se-Jawa Tengah Ikuti Pelatihan Integritas di KPK

Jakarta - Sebanyak 17 kepala daerah se-Jawa Tengah hari ini mengikuti pelatihan integritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pelatihan tersebut KPK akan memberi banyak informasi, termasuk soal pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Pelatihan ini dilakukan agar dalam penjalankan tugas dapat menegakkan integritas untuk pencapai tujuan pembangunan di Jawa Tengah," ujar Ketua KPK, Agus Rahardjo, kepada wartawan di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (22/3/2016).

Para peserta merupakan 17 pasangan wali kota atau bupati dan wakilnya yang terpilih pada Pilkada serentak tahun 2015 lalu. Ke-17 daerah tersebut terdiri dari empat kota dan 13 kabupaten, antara lain Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kab. Purworejo, Kab. Purbalingga, Kab. Kebumen, Kab. Rembang, Kab. Blora, Kab. Wonosobo, Kab. Boyolali, Kab. Semarang, Kab. Wonogiri, Kab. Pemalang, Kab. Kendal, Kab. Sukoharjo, dan Kab. Klaten.

17 Kepala daerah ini akan diajarkan cara pengelolaan APBD yang transparan bersih dari korupsi. Dalam pelatihan ini juga, KPK menyarankan supaya sistem pengadaan fasilitas pemerintah daerah dilakukan menggunakan sistem informasi publik, seperti e-catalogue, e-monitoring, dan lainnya.

"Hal tersebut memudahkan masyarakat Jateng untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pemerintah," jelas Agus.

Selain APBD, kepala daerah ini juga diajarkan cara mengelola dana desa. "Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo akan memperkenalkan cara pengelolaan dana desa secara transparan dan dapat dikomunikasikan dengan masyarakat," jelasnya.

"KPK mendampingi, mengawal, mudah-mudahan Jateng jadi pelopor pertama penegakan integritas. Konsep ini akan disebarkan ke provinsi lain," ujar Agus.

(rii/hri)